Home / Nasional

Jumat, 23 September 2022 - 10:48 WIB

Ketum PWI Pusat, Atal S. Depari Tegaskan Karya Jurnalistik Wartawan Tidak Bisa Diintervensi

Inbrita.com,Jakarta, Ketua umum PWI Pusat, Atal S. Depari menegaskan tidak ada pihak manapun yang bisa mengintervensi wartawan terkait karya jurnalistik yang diproduksi. Pernyataan itu disampaikan sehubungan beredarnya pemberitaan mengenai oknum aparat berseragam yang melakukan intervensi terhadap salah satu Wartawan Indonesiaglobal.net usai menayangkan berita terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi di Aceh Barat.

“Setiap produk jurnalistik telah dijamin oleh UU Pers No 40 tahun 1999. Jadi, tidak ada pihak manapun yang bisa mengintervensi wartawan dalam membuat berita,” tegas Atal kepada Indonesiaglobal.net menjelang terbang ke Ternate, Maluku Utara, Selasa (22/9/22)

Senada, Mantan Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun mengatakan wartawan mempunyai hak dalam mencari dan menyiarkan informasi. Hal itu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tepatnya pasal 4 ayat 3.

“Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,” begitu bunyi pasalnya ujar Hendry Chairudin Bangun

Lebih lanjut, demi keberlangsungan kemerdekaan pers di tanah air, telah diatur di pasal 4, ayat 1 bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Baca juga :   Pj Bupati Muaro Jambi Hadir Pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

“kedua, bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran,” tandasnya

Sementara itu, Tokoh Pers Nasional Marah Sakti Siregar mengecam segala bentuk intervensi dan intimidasi yang dilakukan oleh stakeholder manapun Kepada insan pers. Dia menambahkan, jika ada pemangku kepentingan yang meminta informasi kepada wartawan lain untuk membantunya memberikan hak jawab atas berita yang berkaitan dengan dirinya atau institusinya, itu dibolehkan.

“Tapi, jika ada yang meminta menghapus berita itu tidak diperbolehkan. Alias melanggar kemerdekaan pers yang resmi dipatokkan dalam UU Pers. Apalagi berita tersebut sebelumnya sudah dikonfirmasikan kepada yang bersangkutan atau institusinya oleh wartawan/media yg memuat berita itu,” tegasnya

Tak hanya itu, praktisi pers yang dikenal kritis dalam menyuarakan kebenaran itu juga menanggapi beredarnya isu penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh oknum berseragam di Aceh Barat.

“Berita penyalahgunaan subsidi BBM oleh oknum TNI adalah berita kontrol sosial pers terhadap oknum TNI. Seyogyanya Pak Dandim menjadikannya masukan untuk didalami. Bukan bereaksi mau menutupi apalagi mau menghapus berita itu,” ungkapnya

Baca juga :   Ketua ASWHAJA Muarojambi : Wartawan Itu Bukan Premanisme, Tetapi Profesi Intelektual

“Kalau masih terus menekan dan memaksakan penghapusan berita, Pak Damdim bisa dilaporkan pemred atau Penanggungjawab media yang bersangkutan ke atasannya atau pihak berwajib lain karena dugaan melanggar UU Pers.” Tukasnya

Tambahan informasi, sebelumnya Ketua PWI Perwakilan Aceh Barat Sa’dul Bahri menghubungi Pemred Indonesiaglobal.net untuk meminta menghapus berita yang menyangkut terlibatnya oknum TNI atas penyalahgunaan BBM Bersubsidi. Menurutnya, pesan tersebut atas pesanan pimpinan melalui Intel Kodim.

“Pak, ini ada yang minta tolong supaya berita penyalahgunaan BBM oleh oknum aparat itu dihapuskan. Kalau tidak, kata TNI-nya saja yang dihapus,” ucapnya kepada Pemred Indonesiaglobal.net

Mendengar hal itu Pemred Indonesiaglobal.net justru melayangkan pertanyaan kepada ketua perwakilan PWI Aceh Barat itu. “Bagaimana kalau ini terjadi pada mediamu?,” tanya Pemred “Oh tidak pak,” tutup Sa’dul

Penulis: D M Adens
Editor: Eni Syamsir

Berita ini 19 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Nasional

Plt. Seskemenpora Jonni Mardizal Membuka Resmi PERAN SAKA Nasional 2022

Covid-19

SAH Sukses Perjuangkan Vaksin Booster Gratis Bagi Lansia dan Warga Miskin

Nasional

Wasekjen Bidang Kemaritiman DPP KNPI Ajak Pemuda Kembalikan Kejayaan Maritim Indonesia

Nasional

Sambut Bulan Ramadhan, Hadizal S.Sos M,H Ajak Masyarakat Saling Bermaafan.

Covid-19

SAH Tekankan Kader Partai Gerindra Harus Punya Loyalitas Terhadap Partai

Budaya

Puluhan Komunitas PIF Ranah Minang Chapter Goes to Kerinci

Nasional

Lebih dari 3.000 murid tewas dalam serangan Israel Di Palestina

Nasional

SAH Minta Industri dan Pekerja Bisa Saling Bersinergi Untuk Mendorong Produktivitas