INBRITA.COM, KERINCI–Ketua Aliansi Bumi Kerinci Harmo mengatakan, Hearing yang ricuh antara DPRD Kerinci dengan PUPR menjadi preseden bagi kehormatan Dewan sebagai lembaga Legislatif terhormat.
Akan dihargai masayarakat jika pembahasan alot saat hearing dengan mengedepankan intelektual, dengan dasar-dasar aturan yang rill.
Namun sikap arogan dan tidak memandang nilai kemanusian tentu akan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, atas kepentingan apa arogansi ditonjolkan untuk menekan Dinas tertentu, jangan-jangan yang ujung-ujungnya minta tambah paket proyek.
Seperti tahun sebelumnya, sudah menjadi rahasia umum, Pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD memang sesuai regulasi, namun bukan serta merta paket pokir tersebut menjadi milik oknum anggota DPRD itu sendiri.
Tahun sebelumnya, kata Harmo Ketua Aliansi Bumi Kerinci, setiap Anggota punya pokir dan menjadi paket proyek milik DPRD itu sendiri, tidak tanggung-tanggung jumlah per orang saja bisa mencapai 5-7 paket. Untuk pimpinan tentu lebih banyak dibandingkan dengan anggota.
Kadang pihak dewan sengaja membuat skenario, seperti drama, berbagi peran, ada yang keras dan marah-marah, ngamuk-ngamuk, ada juga peran eksekutor (tukang lobi).
“sudah ribut, ada yang lobi, jangan begitu, jika memang ingin memperjuangan kepentingan masyarakat , bicara secara profesional dan intelektual, jangan arogan, malu!” ungkap Harmo.
Pasca kericuhan, tujuh fraksi DPRD Kabupaten Kerinci menggelar rapat gabungan meminta kepada Bupati Kerinci untuk mencopot Kadis PUPR Maya Nofebri beserta bawahannya, pada Jum’at (21/4/2022).
“Hari ini sudah sama-sama kita mendengar masing-masing pandangan Fraksi DPRD yang pada intinya kami minta sikap tegas Bupati Kerinci, ” terang Ketua DPRD Edminudin kepada wartawan, Kamis, (21/4/2022), dikutip berbagai media online.
Edminudin mengatakan bahwa fraksi setuju untuk meminta kepada Bupati Kerinci mengambil tindakan ke Dinas PUPR Kerinci
“Sepertinya mengevaluasi kinerja Kadis PUPR Kabid, ” ungkapnya, seperti dikutip dari berbagai media online.
Tujuan ada permintaan dewan ini demi kepentingan bersama dalam membangun Kerinci kedepan.
“Ini kita lakukan agar hubungan DPRD bersama pemerintah Kabupaten Kerinci bisa kembali harmonis, ” ujarnya.
Menurut Edminudin terkait tidak adanya etika yang dipertontonkan legislatif ketika pembahasan LKPJ Bupati kerinci tahun 2021 bersama Komisi III DPRD.
“Karna lembaga DPRD tersinggung dengan tingkahlaku dari Dinas PUPR saat pembahasan di Komisi III, membentak DPRD sembari mengacungkan tangan dengan kata – kata yang tidak baik untuk diucapkan,”ungkap Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Edminudin yang didampingi oleh Wakil Ketua Yuldi Herman.
Ketua DPRD Kabupaten Kerinci menambahkan, tindakan tegas terhadap PUPR Kerinci, atas etika PUPR yang tidak bagus terhadap lembaga DPRD.
“Seperti insiden kemaren itu bukan oknum nya malah sudah menimbulkan ketersinggungan lembaga,”tegasnya.
