Jakarta, iNBrita.com – Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Ia menilai langkah tersebut dapat memperkuat anggaran penanganan kebakaran sekaligus mempercepat bantuan bagi masyarakat terdampak.
Daniel menegaskan pemerintah harus mengutamakan keselamatan warga. Terlebih, masyarakat di wilayah pedalaman membutuhkan bantuan segera untuk menghadapi dampak asap dan kebakaran.
Bantuan tersebut mencakup masker, oksigen, layanan kesehatan, vitamin, air bersih, dan bahan pangan. Pemerintah perlu memastikan masyarakat memperoleh seluruh kebutuhan itu selama karhutla masih berlangsung.
“Anggaran tentu sangat terbatas sehingga masih banyak yang belum maksimal dalam penanganan, baik sarana dan prasarana yang masih terbatas,” kata Daniel saat dihubungi, Selasa (13/10/2026).
Daniel Soroti Keterbatasan Anggaran Karhutla
Daniel mengakui pemerintah pusat dan daerah telah menjalankan berbagai upaya untuk memadamkan kebakaran. Petugas menggunakan water bombing, modifikasi cuaca, dan pemadaman darat untuk mengendalikan api.
Namun, kondisi lahan gambut yang kering membuat petugas menghadapi tantangan besar. Api bahkan dapat menjalar hingga lapisan gambut yang lebih dalam sehingga petugas membutuhkan upaya ekstra untuk memadamkannya.
Karena itu, Daniel meminta pemerintah memperkuat penanganan karhutla melalui penambahan anggaran dan pengerahan sumber daya. Ia juga mendorong pemerintah memperbaiki mitigasi agar dapat mencegah kebakaran sebelum meluas.
Selain memadamkan api, pemerintah perlu memenuhi kebutuhan warga yang terdampak asap dan kebakaran. Dengan demikian, upaya penanganan dapat melindungi masyarakat sekaligus mengurangi dampak karhutla.
DPR Dukung Penetapan Status Bencana Nasional
Daniel menyatakan DPR siap mendukung penambahan anggaran penanganan karhutla melalui kebijakan anggaran. Menurut dia, dukungan tersebut penting agar pemerintah dapat menjalankan pemadaman dan penanganan dampak secara lebih maksimal.
Ia juga menyebut DPR telah mendorong pemerintah menetapkan status bencana nasional sejak awal kebakaran. Namun, hingga Selasa (13/10/2026), pemerintah belum menetapkan status tersebut.
Daniel menegaskan DPR mendukung langkah pemerintah apabila menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Ia berharap keputusan itu dapat memperkuat perlindungan bagi masyarakat di berbagai wilayah terdampak.
“DPR tentu mendukung penuh kalau pemerintah ingin menetapkan status bencana karhutla menjadi bencana nasional, karena prioritas utama kita adalah keselamatan seluruh masyarakat Kalimantan, Sumatera dan daerah lain yang terdampak,” ujarnya.
Daniel Minta Pemerintah Lindungi Relawan
Daniel juga meminta pemerintah memperhatikan keselamatan relawan yang membantu memadamkan kebakaran. Menurut dia, pemerintah perlu menyediakan perlengkapan yang memadai agar relawan dapat menjalankan tugas dengan aman.
Pemerintah harus memastikan ketersediaan makanan, minuman, seragam yang aman, masker, dan peralatan pemadam. Selain itu, Daniel menilai pemerintah perlu memberikan insentif kepada relawan atas kontribusi mereka dalam penanganan karhutla.
Ia menegaskan dukungan terhadap relawan menjadi bagian penting dari upaya pengendalian kebakaran. Dengan perlengkapan dan dukungan yang memadai, relawan dapat membantu petugas menangani kebakaran secara lebih efektif.
Daniel Desak Aparat Hukum Tindak Tegas Pelaku
Di sisi lain, Daniel mendesak aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan. Ia secara khusus meminta aparat menindak tegas korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran.
Menurut Daniel, pencabutan izin usaha saja belum cukup untuk memberikan efek jera. Karena itu, aparat perlu menindak pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum.
“Negara harus tegas dalam menindak pelaku pembakaran hutan dan lahan,” kata Daniel.
Daniel mengingatkan bahwa karhutla menimbulkan dampak yang luas. Kebakaran tidak hanya mengancam kesehatan dan merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu perekonomian serta kehidupan sosial masyarakat.
Selain itu, dampak karhutla dapat memengaruhi hubungan antarnegara. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menangani persoalan ini secara menyeluruh melalui penguatan anggaran, pemadaman secara masif, perlindungan warga, pemenuhan kebutuhan relawan, dan penegakan hukum yang tegas.
(vvr*)
