Sementara itu, kelompok advokasi hukum Adalah menyatakan bahwa pasukan Israel menangkap para aktivis ketika mereka masih berada di perairan internasional. Mereka menegaskan bahwa para peserta membawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Setelah itu, pasukan Israel memindahkan para aktivis secara paksa ke wilayah Israel tanpa persetujuan mereka.
Latar Belakang Misi Global Sumud Flotilla
Armada yang bernama Global Sumud Flotilla ini berangkat dari Turki pada pekan sebelumnya. Para penyelenggara menggerakkan misi tersebut untuk menyalurkan bantuan sekaligus berupaya menembus blokade laut yang Israel terapkan terhadap Israel di Gaza Strip. Di sisi lain, para aktivis juga melanjutkan upaya serupa yang sebelumnya militer Israel hentikan.
Menanggapi peristiwa tersebut, pemerintah Israel menyatakan bahwa aparatnya telah mengamankan sekitar 430 orang dari armada itu. Selanjutnya, otoritas Israel membawa mereka ke wilayah Israel untuk proses pemeriksaan lebih lanjut sekaligus memfasilitasi akses konsuler bagi masing-masing negara.
Pernyataan Perdana Menteri Israel
Di tengah perkembangan ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali menegaskan bahwa pemerintah Israel menganggap aksi tersebut sebagai upaya untuk melemahkan kebijakan blokade terhadap kelompok bersenjata di Gaza. Ia juga menyebut tindakan itu sebagai bagian dari skema yang menurutnya bertujuan memprovokasi situasi di wilayah konflik.
Namun demikian, sejumlah kelompok hak asasi manusia memberikan pandangan berbeda. Mereka menilai bahwa aparat Israel telah menahan warga sipil yang menjalankan misi kemanusiaan. Selain itu, mereka juga mempertanyakan dasar hukum penahanan tersebut karena terjadi di wilayah laut internasional.
Dampak terhadap Warga Negara Indonesia
Di sisi lain, dari total peserta armada tersebut, aparat Israel juga menahan sembilan warga negara Indonesia yang ikut dalam rombongan. Kementerian Luar Negeri Indonesia kemudian memantau perkembangan situasi tersebut secara intensif untuk memastikan kondisi para WNI tetap aman.
Lebih lanjut, pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan perwakilan diplomatik di Yordania, Turki, dan Mesir untuk mengumpulkan informasi yang akurat terkait situasi di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia terus melakukan upaya diplomatik guna memastikan perlindungan bagi warganya sekaligus memperoleh kejelasan status para aktivis yang ditahan.
(eny)
