Jakarta, iNBrita,com — Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhi, menilai pemerintah merancang insentif kendaraan listrik berbasis nikel sebagai langkah strategis. Kebijakan ini memperkuat industri baterai nasional dan mempercepat hilirisasi mineral.
Fahmi mengatakan pemerintah mengarahkan industri EV agar lebih terintegrasi dengan sumber daya domestik. Ia juga melihat pemerintah mulai memakai pendekatan yang lebih selektif.
“Pemerintah kini lebih selektif. Insentif untuk kendaraan berbasis nikel tepat karena Indonesia memiliki cadangan nikel besar. Kebijakan ini mendorong hilirisasi dan memperkuat ekosistem EV nasional,” ujarnya.
Pemerintah Kurangi Insentif CBU
Fahmi menilai pemerintah membedakan insentif kendaraan berbasis nikel dan non-nikel dengan lebih tepat. Ia juga mencatat pemerintah mengurangi insentif untuk mobil listrik impor utuh atau CBU. Langkah ini memberi ruang lebih besar untuk industri dalam negeri.
Pasar EV Tumbuh Cepat di Indonesia
Fahmi merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Penjualan mobil listrik naik dari 56.204 unit pada 2024 menjadi 114.413 unit pada 2025.
Namun, pasar masih didominasi EV berbasis lithium iron phosphate (LFP). Teknologi ini belum diproduksi di Indonesia. Pada 2024, LFP mencapai 46.814 unit atau 83,3 persen. NMC hanya 9.390 unit atau 16,7 persen.
Pada 2025, LFP masih dominan dengan 88.344 unit atau 77,2 persen. NMC naik menjadi 26.069 unit atau 22,8 persen. NMC juga tumbuh lebih cepat, yaitu 177,6 persen, dibanding LFP sebesar 88,7 persen.
Indonesia Dorong Nilai Tambah Domestik
Fahmi menilai Indonesia masih punya peluang besar untuk memaksimalkan sumber daya domestik. Ia juga mengingatkan bahwa dominasi LFP bisa membuat nilai tambah mengalir ke luar negeri.
“Momentum ini harus dimanfaatkan untuk membangun ekosistem EV dari hulu sampai hilir,” katanya.
Nikel Jadi Kunci Industri EV Nasional
Fahmi menegaskan Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Ia menilai nikel dapat memperkuat industri baterai nasional jika terintegrasi dengan ekosistem EV.
Namun, ia menegaskan subsidi saja tidak cukup. Pemerintah perlu membangun pabrik di dalam negeri. Pemerintah juga perlu meningkatkan TKDN dan mendorong transfer teknologi dari investor asing.
MIND ID dan Hilirisasi Baterai
Fahmi menilai konsistensi roadmap hilirisasi sangat penting. Ia juga mendorong kerja sama antara pemerintah, industri, dan investor.
Ia menyoroti peran MIND ID dalam memperkuat hilirisasi nikel. Ia juga mendorong MIND ID bekerja sama dengan investor yang memiliki teknologi baterai NMC.
Pemerintah Siapkan Insentif EV 2026
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyiapkan insentif kendaraan listrik untuk 2026. Targetnya 100 ribu mobil listrik dan 100 ribu motor listrik.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan subsidi Rp5 juta untuk motor listrik. Mobil listrik mendapat insentif PPN DTP sebesar 40–100 persen.
Pemerintah hanya memberi insentif untuk EV murni. Hibrida tidak termasuk. Besaran insentif juga mengikuti jenis baterai, yaitu nikel dan non-nikel. Program ini mulai berjalan pada Juni 2026.
(eny)
