Jakarta, iNBrita.com – Pemerintah menargetkan pengangkatan 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Pemerintah akan menjalankan kebijakan tersebut secara otomatis tanpa seleksi ulang. Setelah proses pengangkatan selesai, para guru akan menjadi pegawai pemerintah pusat.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Nunuk Suryani, mengungkapkan perkembangan terbaru rencana tersebut. Saat ini, seluruh dinas pendidikan di Indonesia tengah memetakan kebutuhan guru di wilayah masing-masing.
Nunuk menjelaskan bahwa dinas pendidikan memahami kondisi dan keberadaan guru di setiap daerah. Oleh karena itu, Kemendikdasmen meminta seluruh dinas pendidikan terlibat langsung dalam proses pemetaan.
“Untuk pemetaan saat ini sedang berjalan, semua dinas pendidikan. Karena yang tahu persis keberadaan mereka adalah dinas pendidikan,” kata Nunuk dalam acara Ngopi Bareng Bu Nunuk di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Dinas Pendidikan Petakan Kebutuhan Guru
Sebelum menyusun pemetaan, dinas pendidikan provinsi serta kabupaten/kota telah melakukan verifikasi dan validasi (verval) data guru. Melalui proses ini, pemerintah ingin mengetahui jumlah kekurangan tenaga pendidik sekaligus memastikan jumlah guru yang masih aktif mengajar di setiap daerah.
Setelah menyelesaikan verval, setiap dinas pendidikan akan menyusun pemetaan kebutuhan guru berdasarkan kondisi sekolah di wilayahnya.
“Baru nanti kita pemetaan,” ujar Nunuk.
Selanjutnya, dinas pendidikan akan mengajukan kebutuhan guru melalui Ruang Sumber Daya Manusia (RSDM) Kemendikdasmen. Kementerian kemudian akan meninjau dan menetapkan usulan tersebut melalui sistem yang sama.
Nunuk menegaskan bahwa Kemendikdasmen terus menyiapkan regulasi dan sistem pendukung untuk memperlancar proses pengangkatan 242.482 guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
“Jadi ini sedang berproses, baik secara regulasi maupun di dalam sistem dan nanti dipastikan 242 ribu guru itu ada, dan itu yang akan dipetakan. Jadi pemetaan itu berproses ya mulai dari sekarang,” jelasnya.
Penempatan Guru Tidak Jauh dari Sekolah Asal
Perubahan status menjadi pegawai pemerintah pusat membuat guru PPPK penuh waktu harus mengikuti kebijakan penempatan secara nasional. Meski demikian, Kemendikdasmen tetap mempertimbangkan lokasi sekolah tempat guru mengajar saat ini.
Nunuk menjelaskan bahwa pemerintah tidak ingin memindahkan guru ke wilayah yang terlalu jauh. Kemendikdasmen justru berupaya mempertahankan penempatan guru dalam wilayah kewenangan pemerintah kabupaten/kota masing-masing.
“Kalau kita sejauh ini kita masih di dalam satu kewenangan. Tapi dimungkinkan dalam kabupaten tidak selalu di sekolah yang sekarang, kita harapannya masih di daerah kewenangan kabupaten/kota masing-masing,” ungkap Nunuk.
Ia meminta para guru tidak perlu khawatir menghadapi perubahan kebijakan tersebut. Menurutnya, Kemendikdasmen akan mempertimbangkan kebutuhan tenaga pendidik di setiap sekolah sebelum menentukan lokasi tugas.
Nunuk menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengirim guru ke lokasi yang jauh jika sekolah terdekat masih membutuhkan tenaga pengajar. Pemerintah juga tidak akan menempatkan guru di sekolah yang sudah memiliki tenaga pendidik dalam jumlah mencukupi.
“Kami tahu dia harus ditempatkan di mana. Tidak mungkin dong kita tempatkan jauh banget sementara (sekolah) di dekatnya kosong. Tidak mungkin kita tempatkan di sekolah padahal di situ banyak guru,” tuturnya.
Guru Diminta Menyiapkan Dokumen Pemberkasan
Untuk memperlancar proses pengangkatan, Kemendikdasmen akan menggunakan data kebutuhan sekolah sebagai dasar penentuan lokasi tugas. Nunuk meminta seluruh guru menyiapkan dokumen administrasi sejak sekarang agar mereka tidak kesulitan ketika kementerian memulai pemberkasan.
Guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik (serdik) perlu menyiapkan dokumen tersebut. Sementara itu, guru yang belum memiliki serdik juga tetap berpeluang mendapatkan penempatan sesuai kebutuhan sekolah.
“Guru-guru itu tenang saja, bersiap dilengkapi data-data yang ada. Jika suatu saat dibutuhkan untuk pemberkasan, mereka sudah siap. Bagi yang punya serdik siapkan, bagi yang belum juga tetap akan ditempatkan dan kita akan menempatkan sesuai dengan kebutuhan,” pesannya.
Pemerintah Utamakan Kebutuhan Sekolah
Nunuk menambahkan bahwa pemerintah akan menentukan lokasi tugas berdasarkan kebutuhan tenaga pendidik, bukan latar belakang pribadi guru. Melalui kebijakan ini, Kemendikdasmen ingin memastikan setiap sekolah mendapatkan jumlah guru yang sesuai dengan kebutuhannya.
Pemerintah pusat juga akan mempertimbangkan jarak antara sekolah tujuan dan tempat tinggal guru. Dengan demikian, penempatan dapat berjalan lebih adil sekaligus membantu pemerataan tenaga pendidik di berbagai daerah.
“Jadi karena sekarang penempatannya ada di pusat, maka instrumen pertama yang dilihat penempatannya itu bukan dia siapa, anaknya siapa. Tapi di mana sekolah yang betul, yang terdekat dengan tempat tinggal mereka,” pungkas Nunuk.
(vvr*)










