SPMB 2026 Mulai Dilaksanakan
Jakarta , iNBrita.com — Sejumlah daerah mulai melaksanakan seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Panitia daerah juga membuka pendaftaran melalui sistem daring di portal resmi masing-masing wilayah.
Proses ini menandai dimulainya pelaksanaan SPMB 2026 di berbagai daerah.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, mendorong pemerintah memperkuat digitalisasi SPMB.
Ia meminta pemerintah mengintegrasikan data kependudukan, sosial ekonomi, dan pendidikan.
Selain itu, ia menilai integrasi data harus berjalan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, sinkronisasi data dapat membantu mengurangi potensi kecurangan.
Ia juga menekankan pentingnya sistem yang transparan dan akurat.
Dengan begitu, proses seleksi siswa dapat berjalan lebih adil.
Acara Komitmen SPMB RAMAH 2026/2027
Himmatul menyampaikan pernyataan tersebut dalam acara Penandatanganan Komitmen Bersama SPMB RAMAH 2026/2027.
Kemendikdasmen menyiarkan acara itu secara daring pada Kamis (21/5/2026).
Dalam kesempatan itu, ia kembali menegaskan pentingnya digitalisasi sistem penerimaan murid.
Ia juga meminta pemerintah daerah menjalankan aturan sesuai ketentuan hukum.
Pemerintah daerah harus berperan sebagai pelaksana kebijakan, bukan pembuat masalah baru.
Selain itu, ia menekankan pentingnya disiplin dalam pelaksanaan SPMB.
Himmatul meminta inspektorat jenderal, Ombudsman, dan aparat penegak hukum memperkuat pengawasan.
Mereka harus aktif mencegah penyimpangan dalam proses SPMB.
Pengawasan ketat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan. Komisi X DPR RI juga menyatakan akan mengawal pelaksanaan SPMB 2026.Selain itu, Komisi X memastikan penggunaan anggaran pendidikan berjalan tepat sasaran.
Akses Pendidikan yang Setara
Himmatul menegaskan bahwa keberhasilan SPMB tidak hanya bergantung pada administrasi.
Ia menilai rasa keadilan masyarakat menjadi ukuran penting dalam sistem ini.
Setiap anak Indonesia harus memiliki kesempatan pendidikan yang sama.Tidak boleh ada kesenjangan akses pendidikan di antara wilayah.
Ia mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat bekerja sama.
Semua pihak perlu mengawal pelaksanaan SPMB 2026 secara aktif.
Dengan kolaborasi tersebut, sistem pendidikan dapat berkembang lebih adil, inklusif, dan berkualitas.
(eny)
