SUNGAI PENUH, iNBrita.com – Komisi I DPRD Kota Sungai Penuh menggelar hearing bersama Dinas Pendidikan pada Rabu (7/10). Rapat tersebut membahas mekanisme pengangkatan, penugasan, dan pergantian kepala sekolah. Pembahasan terutama menyoroti penugasan Pelaksana Tugas (Plt.) kepala sekolah tingkat SMP.
Wakil Ketua Komisi I, Haidir, SE., memimpin rapat tersebut. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hutri Randa, S.Sos., MM., turut hadir bersama jajaran Dinas Pendidikan.
Komisi I Minta Penjelasan Mekanisme Penugasan
Dalam hearing tersebut, Komisi I meminta Dinas Pendidikan menjelaskan dasar hukum dan prosedur penugasan kepala sekolah. Komisi I ingin memastikan setiap keputusan mengikuti aturan yang berlaku dan sesuai kebutuhan sekolah.
Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa pihaknya mengacu pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, dinas mempertimbangkan kebutuhan setiap satuan pendidikan dalam menentukan penugasan kepala sekolah.
Dinas Pendidikan Paparkan Fungsi SIM KSPSTK
Dinas Pendidikan juga menjelaskan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (SIM KSPSTK). Sistem ini membantu dinas mengelola data dan mendukung administrasi penataan tenaga kependidikan.
Pihak dinas menegaskan bahwa regulasi dan kebutuhan organisasi menjadi dasar penugasan maupun pergantian kepala sekolah. Dinas juga menyatakan bahwa pihaknya tidak mendasarkan keputusan tersebut pada kepentingan pribadi atau pertimbangan di luar mekanisme resmi.
Menurut Dinas Pendidikan, penataan jabatan bertujuan memenuhi kebutuhan organisasi. Penugasan kepala sekolah yang baru juga diharapkan menjaga kelancaran kegiatan belajar mengajar.
Komisi I Tekankan Kompetensi Kepala Sekolah
Komisi I meminta Dinas Pendidikan mematuhi seluruh ketentuan hukum dalam setiap penugasan kepala sekolah. juga menekankan pentingnya memenuhi persyaratan kompetensi sesuai regulasi.
Persyaratan tersebut mencakup pendidikan, pendidikan dan pelatihan (diklat), serta sertifikasi yang diwajibkan. Komisi I menilai kompetensi menjadi faktor penting dalam menunjang kemampuan guru saat menjalankan tugas kepemimpinan sekolah.
Dorong Guru Ikuti Pendidikan dan Pelatihan
Komisi I mendorong Dinas Pendidikan membuka kesempatan lebih luas bagi guru untuk mengikuti diklat. Program tersebut dapat membantu guru meningkatkan kemampuan dan profesionalisme.
Melalui langkah itu, para guru diharapkan mampu mengembangkan kompetensi serta mempersiapkan diri untuk menjalankan tanggung jawab sebagai kepala sekolah.
Komisi I juga meminta Dinas Pendidikan memperkuat koordinasi dengan DPRD. Komunikasi yang baik dapat mendukung pembahasan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kota Sungai Penuh.
Ingatkan Dinas Pendidikan Patuhi Regulasi
Komisi I mengingatkan Dinas Pendidikan agar memeriksa dasar hukum sebelum mengambil keputusan terkait penataan kepala sekolah dan tenaga kependidikan. Dinas juga perlu menjalankan setiap tahapan sesuai prosedur yang berlaku.
Kepatuhan terhadap aturan dapat mencegah maladministrasi. Selain itu, langkah tersebut mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
DPRD Harapkan Mutu Pendidikan Meningkat
Melalui hearing ini, Komisi I DPRD Kota Sungai Penuh mendorong Dinas Pendidikan menata penugasan kepala sekolah sesuai regulasi dan kompetensi. DPRD juga berharap dinas mempertimbangkan kebutuhan setiap satuan pendidikan dalam mengambil keputusan.
Komisi I berharap langkah tersebut dapat menjaga kelancaran pelayanan sekolah. Pada akhirnya, penataan yang tepat diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan di Kota Sungai Penuh.
(eny)
