Jakarta, iNBrita.com – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, menegaskan pemerintah terus berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia memastikan berbagai instansi dan unsur masyarakat bekerja sama untuk mengatasi kebakaran tersebut.
Jumhur membantah anggapan bahwa pemerintah mengabaikan penanganan karhutla. Menurut dia, seluruh pihak terus mengerahkan kemampuan untuk memadamkan api.
“Semua kekuatan sedang bekerja untuk memadamkan api. Jadi, tidak benar kalau seolah-olah kita abai,” kata Jumhur kepada wartawan di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Pemerintah Libatkan Berbagai Instansi
Jumhur menjelaskan, pemerintah melibatkan berbagai pihak dalam penanganan karhutla. Mereka terdiri atas pemerintah kabupaten dan provinsi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Manggala Agni, Kementerian Lingkungan Hidup, kepolisian, TNI, serta komunitas masyarakat.
Selain memadamkan api, pemerintah juga menindak pihak-pihak yang diduga sengaja membakar lahan. Langkah ini bertujuan untuk menegakkan hukum sekaligus mencegah kebakaran serupa.
Jumhur menyebut aparat telah menetapkan puluhan orang sebagai tersangka. Selain itu, pemerintah telah menyegel 68 perusahaan pemilik konsesi untuk menjalani proses verifikasi.
Pemerintah Verifikasi 68 Perusahaan
Jumhur menegaskan, pemerintah perlu memeriksa setiap kasus kebakaran di wilayah konsesi perusahaan. Pemeriksaan tersebut harus memperhatikan prinsip strict liability atau pertanggungjawaban mutlak.
Melalui verifikasi, pemerintah ingin membedakan perusahaan yang diduga sengaja membakar lahan dengan perusahaan yang lahannya terdampak kebakaran.
Jumhur mencontohkan, petugas perlu menelaah kebakaran di lahan konsesi yang belum dibuka secara berbeda dari kebakaran di area perkebunan yang sudah ditanami kelapa sawit.
Dengan demikian, pemerintah dapat menilai setiap kasus berdasarkan kondisi lahan dan bukti yang ditemukan.
60 Ribu Personel Gabungan Tangani Karhutla
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa lebih dari 60.000 personel gabungan mendukung operasi pemadaman karhutla melalui jalur darat.
Pemerintah memusatkan pengerahan personel di sejumlah daerah yang membutuhkan penanganan, terutama Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan.
Teddy mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan mengenai jumlah personel dan perkembangan penanganan karhutla dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Dalam laporan tersebut, pemerintah masih melakukan pemadaman di lahan seluas sekitar 639 hektare. Area itu tersebar di enam provinsi, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatra.
Pemerintah terus mengerahkan personel dan berbagai unsur terkait untuk menangani kebakaran tersebut. Selain memadamkan api, pemerintah juga menindak dugaan pembakaran lahan dan memeriksa perusahaan yang wilayah konsesinya terdampak karhutla.
(vvr*)
