Sungai Penuh, iNBrita.com – Pemerintah Kota Sungai Penuh memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menanggulangi kemiskinan dan menurunkan angka stunting melalui Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting Kota Sungai Penuh Tahun 2026. Wali Kota Sungai Penuh Alfin, S.H., membuka rapat tersebut di Aula Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Kamis (8/10/2026).
Rakor itu mempertemukan Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Hutri Randa, S.Sos., M.M., Sekretaris Daerah Alpian, S.E., M.M., Ketua TP-PKK Sri Kartini, Ketua GOW Mawarti Azhar, Ketua DWP Winda Rahayu, Forkopimda, jajaran OPD, BUMN dan BUMD, Baznas, para camat, serta seluruh kepala desa dan lurah se-Kota Sungai Penuh.
Pemerintah menggelar rakor tersebut untuk menyatukan langkah dalam menangani kemiskinan dan mempercepat penurunan stunting. Pemerintah meminta seluruh pihak menggunakan data yang akurat, mengintegrasikan program, memperkuat koordinasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar intervensi tepat sasaran.
Wakil Wali Kota Azhar Hamzah selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan keterlibatan seluruh pihak untuk menangani kedua persoalan tersebut.
“Penanganan kemiskinan menjadi bagian penting dalam menekan stunting. Karena itu, kita harus memastikan data valid, program terintegrasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar intervensi benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” ujar Azhar.
Azhar menjelaskan bahwa kondisi ekonomi masyarakat memiliki kaitan dengan upaya pencegahan stunting. Karena itu, pemerintah perlu menghubungkan berbagai program agar intervensi dapat menjangkau keluarga yang membutuhkan secara lebih efektif.
Alfin: Program Harus Tepat Sasaran
Wali Kota Alfin menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan agenda nasional Asta Cita.
Alfin meminta jajaran pemerintah tidak hanya berfokus pada besarnya anggaran. Ia mendorong seluruh pelaksana program memastikan bantuan dan intervensi memberikan perubahan nyata bagi masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Data harus akurat, program harus terintegrasi dan pelaksanaannya harus kita kawal bersama,” tegas Alfin.
Alfin menyampaikan angka kemiskinan Kota Sungai Penuh pada 2025 mencapai 3,23 persen. Sementara itu, prevalensi stunting tercatat 8 persen.
Menurut Alfin, berbagai intervensi pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan telah mendukung capaian tersebut. Namun, ia meminta seluruh pihak terus meningkatkan upaya agar capaian tersebut tidak menurun.
“Capaian yang sudah kita raih harus kita pertahankan dan terus ditingkatkan. Kita tidak boleh berhenti, karena masih ada masyarakat yang membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah,” ujarnya.
Program 3 S Libatkan Kepedulian Masyarakat
Pemerintah Kota Sungai Penuh juga mengembangkan Program 3 S yang terdiri dari Segenggam Beras, Sebutir Telur dan Seribu Rupiah sebagai gerakan kepedulian sosial.
Melalui program tersebut, pemerintah mengajak masyarakat memberikan bantuan sesuai kemampuan. Pemerintah berharap masyarakat menjalankan gerakan itu secara bersama-sama dan berkelanjutan sehingga bantuan kecil dapat memberikan manfaat yang lebih besar.
“Jangan melihat besar atau kecilnya yang kita berikan. Segenggam beras, sebutir telur, maupun seribu rupiah, jika dilakukan bersama-sama akan menjadi kekuatan besar untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan,” kata Alfin.
Pemkot Perkuat Pendidikan
Selain Program 3 S, Pemkot Sungai Penuh terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Kartu Sungai Penuh Juara.
Pada sektor pendidikan, pemerintah daerah telah memberikan Beasiswa Juara kepada 2.274 anak dan menyediakan 5.010 seragam sekolah gratis. Pemerintah menjalankan program tersebut untuk mengurangi beban masyarakat dan memperluas akses pendidikan.
Pemkot juga menjadikan berbagai program tersebut sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Alfin Minta Semua Program Terintegrasi
Wali Kota Alfin meminta seluruh OPD, camat, kepala desa, lurah, BUMN, BUMD, Baznas, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya memperkuat koordinasi dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan dan stunting.
Ia meminta seluruh pihak menghindari program yang berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah juga harus memastikan data penerima manfaat jelas agar setiap program benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Tidak boleh ada program yang berjalan sendiri-sendiri. Semua harus terintegrasi, datanya harus jelas dan manfaatnya harus bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kota Sungai Penuh memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, desa dan kelurahan, lembaga sosial, dunia usaha, serta masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dan menurunkan angka stunting.
Pemerintah berharap kolaborasi tersebut dapat mempertahankan capaian yang telah diraih dan memperluas manfaat program pembangunan, sehingga semakin banyak masyarakat Kota Sungai Penuh menikmati peningkatan kesejahteraan.
(eny)
