Home / Daerah

Selasa, 6 Februari 2024 - 20:48 WIB

Sertifikat LHP 2023 Kota Sungai Penuh Di Tahan,12 Dokter Spesialis Dirumahkan Dinilai Maladministrasi

Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, Berikan Anugrah Opini Pengawasan Pelayanan Publik di Provinsi Jambi

Sungai Penuh,inbrita.com – Sertifikat penghargaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) standar kapatuhan Pelayanan publik Tahun 2023 untuk Kota Sungai Penuh Dinilai  Zona Kuning dan ditahan Ombudsman Republik Indonesia, karena Kota Sungai Penuh belum menindaklanjuti hasil laporan pemeriksaan ombudsman perwakilan Jambi ,ini disampaikan olehKepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi Saiful Roswandi saat diwawancarai ,Selasa 6 Februari 2024.

Saiful Roswandi menjelaskan dikarenakan Sungai penuh masih ada laporan hasil pemeriksaan Ombudsman (LHP) yang tidak dilaksanakannya,yaitu mengenai adanya Maladministrasi terhadap pemberhentian yang tidak prosedural terhadap 12 Dokter Spesialis yang bekerja di RSUD Maijhen H.AThalib Sungai Penuh.

Baca juga :   Dinas Pendidikan Kerinci Silahturahmi dan Berbuka Puasa Bersama Organisasi MKKS Kerinci

“Kita masih memberikan waktu 3 bulan kedepan agar tindakan korektif Ombudsman untuk ditindaklanjuti. Memperkerjakan kembali terjadap 12 dokter tersebu”ujar Syaiful Roswandi.

Syaiful Roswandi menjelaskan bahwa Direktur Rumah Sakit RSUD Maijhen H.AThalib Sungai Penuh tidak berhak memberhentikan 12 Dokter Spesialis tersebut,dan ini sudah ditindaklanjuti laporan ke Walikota Sungai Penuh .

“Tindakan kita ,meminta kembali Walikota Sungai untuk memperkerjakan 12 Dokter Spesialis tersebut.Namun sangat disayangkan tindakan korektif dari kita terkait permasalahan tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Wali kota Sungai Penuh “,ujar Roswandi.

Berdasarkan ini lah Sertifikat penghargaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) standar kapatuhan Pelayanan publik Tahun 2023 Kota Sungai Penuh ditahan, Karena dinilai pemerintah daerah tidak mematuhi standar pelayanan publik di Kota Sungai Penuh.

Baca juga :   Dinas Perhubungan Kota Sugai Penuh Lakukan Penertiban di Kawasan KTL

Namun pihak ombudsman Jambi masih memberi waktu selama tiga bulan kedepan terhitung sejak hari ini Selasa 6 Februari 2024 , untuk menindaklanjuti tindakan korektif dari pemeriksaan ombudsman.Jika sampai waktu yang ditentukan tidak juga ditindak lanjuti ,maka hasil dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) standar kapatuhan Pelayanan publik Tahun 2023 Kota Sungai Penuh akan dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

“Jika nanti sudah sampai laporan ini ke ke Menteri Dalam Negeri, berarti terbitnya rekomendasi Ombudsman, sesuai dengan kewenangan dan UU no 37 tahun 2008 ini sifatnya sudah wajib untuk dilaksanakan “,ujar  Saiful Roswandi

(Eni Syamsir)

Berita ini 143 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Covid-19

6 Pasien Positif Covid-19 di Kerinci Dinyatakan Sembuh, 18 Orang Masih Diisolasi

Daerah

Bahas Program Kerja dan Persiapan Porwanas di Malang, SIWO PWI Provinsi Jambi Gelar Rapat

Daerah

Sekda Budhi Hartono : Momen HUT Ke -40 dan Keduri Desa Danau Tanjung Lanjut Semakin Maju

Daerah

Sukma Djaya Negara, SH. M.Hum Resmi Dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh 

Daerah

PWI Kota Sungai Penuh dan Polres Kerinci Saling Bersinergi Dalam Penegakan Hukum

Daerah

Polres Kerinci Bersama Bhayangkari Bagi-Bagi Takjil Gratis

Daerah

C Pleno Ada Bekas Tipex,Janggal Penghitungan Suara di Kecamatan Gunung Raya

Daerah

Hardizal S.Sos.MH ,Hari Raya Idul Fitri 1442 H Di Tengah Pandemi, Semoga Kesakralan Tidak Berkurang