Jakarta, iNBrita.com — Pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp261,5 triliun dalam APBN 2027. Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar Jamaludin Malik meminta pemerintah memastikan anggaran tersebut benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah mengalokasikan Rp131,39 triliun untuk subsidi BBM dan LPG 3 kilogram. Sementara itu, pemerintah menyiapkan Rp130,11 triliun untuk subsidi listrik.
Pemerintah juga memangkas anggaran subsidi energi sekitar Rp11,44 triliun dibandingkan dengan alokasi yang dirancang sebelumnya.
APBN 2027, subsidi BBM, subsidi LPG 3 kg, subsidi listrik
Jamaludin menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan setelah melakukan penyesuaian anggaran dan volume subsidi. Ia meminta pemerintah memperbaiki data penerima agar masyarakat yang berhak tetap memperoleh subsidi.
“Anggaran subsidi energi mencapai Rp261,5 triliun. Pemerintah harus memastikan setiap rupiah anggaran tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan,” kata Jamaludin dalam keterangan tertulis, Rabu (30/9/2026).
Dalam APBN 2027, pemerintah menetapkan volume BBM bersubsidi sebesar 19,56 juta kiloliter. Pemerintah membagi kuota tersebut menjadi 19 juta kiloliter solar dan 561 ribu kiloliter minyak tanah.
Pemerintah juga menetapkan kuota LPG 3 kilogram sebesar 8 juta metrik ton. Untuk solar, pemerintah memberikan subsidi tetap sebesar Rp1.000 per liter.
Jamaludin meminta pemerintah memperbarui data penerima subsidi sekaligus memperkuat pengawasan distribusi di lapangan. Langkah tersebut, menurut dia, dapat membantu pemerintah mengurangi kebocoran dan mencegah masyarakat yang tidak berhak menikmati subsidi.
Ia juga meminta pemerintah memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan BBM, LPG 3 kilogram, dan listrik bersubsidi dengan mudah.
Sebaliknya, Jamaludin mengimbau masyarakat mampu tidak menggunakan subsidi yang pemerintah sediakan untuk kelompok masyarakat kurang mampu.
Jamaludin turut mendorong pemerintah menyempurnakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia menilai pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk menentukan penerima subsidi secara tepat.
Selain memperbaiki penyaluran subsidi, pemerintah perlu meningkatkan produksi energi dalam negeri. Langkah tersebut dapat membantu pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan manfaat anggaran negara bagi masyarakat.
“Dengan memperbaiki data, memperketat pengawasan, dan memperkuat produksi energi dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan ketepatan sasaran subsidi serta memperkuat ketahanan energi nasional,” ujar Jamaludin.
(eny)
