Jakarta, iNBrita.com – DPR RI menyetujui Komisaris Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Suyudi akan menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah memimpin Polri selama sekitar enam tahun.
Komisi III DPR mengambil keputusan tersebut setelah menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Suyudi pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Suyudi sebagai calon Kapolri melalui Surat Presiden Nomor R57/Surpres/09/2026 tertanggal 30 September 2026.
Surat tersebut memuat usulan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri sekaligus pengangkatan Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri.
Komisi III DPR Setujui Suyudi Secara Aklamasi
Setelah menerima surat dari Presiden, Badan Musyawarah DPR langsung menggelar rapat. Selanjutnya, Bamus DPR meminta Komisi III melaksanakan uji kelayakan terhadap Suyudi.
Dalam proses tersebut, Suyudi menyampaikan visi dan misinya sebagai calon Kapolri selama sekitar 22 menit.
Setelah mendengarkan pemaparan Suyudi, seluruh anggota Komisi III DPR menyetujui pencalonannya secara aklamasi.
Dengan keputusan tersebut, Suyudi tinggal menunggu proses pelantikan untuk secara resmi memimpin institusi Polri.
Rekam Jejak Suyudi Ario Seto di Kepolisian
Suyudi Ario Seto lahir di Jakarta pada 14 Juli 1973. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994.
Suyudi mengawali kariernya di kepolisian melalui sejumlah posisi operasional dan reserse. Ia pernah menjabat sebagai Kanit II Resmob Polda Metro Jaya, Kapolsek Metro Pasar Minggu, serta Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan.
Setelah itu, Suyudi dipercaya menjadi Kanit Jatanras Polda Metro Jaya dan Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota.
Kariernya terus berkembang. Suyudi kemudian menjabat Kapolsek Metro Penjaringan dan Kasubbid Paminal Bidang Propam Polda Metro Jaya pada 2014.
Ia selanjutnya mendapat tugas sebagai Kapolres Majalengka, Kapolres Bogor, hingga Kapolresta Bogor Kota.
Suyudi Pernah Pimpin BNN
Sebagai perwira tinggi Polri, Suyudi juga mendapat sejumlah jabatan strategis.
Pada 2020, ia menjabat Wadirtipidsiber Bareskrim Polri. Setelah itu, ia dipercaya sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri.
Pada 2023, Suyudi mendapat kepercayaan sebagai Wakapolda Metro Jaya. Setahun kemudian, ia menjabat Kapolda Banten.
Presiden kemudian menunjuk Suyudi sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 25 Agustus 2025.
Selama memimpin BNN, Suyudi terlibat dalam sejumlah operasi besar pemberantasan narkotika.
BNN Ungkap Puluhan Jaringan Narkotika
Tidak lama setelah Suyudi menjabat Kepala BNN, lembaga tersebut mengungkap sejumlah jaringan narkotika di berbagai daerah.
Pada periode Agustus-September 2025, BNN mengungkap 11 jaringan narkotika dan menangkap 53 tersangka.
Petugas juga menyita barang bukti narkotika dalam jumlah besar dari berbagai pengungkapan tersebut.
Selanjutnya, pada Desember 2025, BNN memusnahkan barang bukti hasil pengungkapan kasus sepanjang Oktober hingga Desember 2025.
Barang bukti tersebut terdiri atas 113.230,10 gram sabu, 318 mililiter sabu cair, 233.866,21 gram ganja, 5.044 butir dan 28,18 gram ekstasi.
Petugas juga memusnahkan 3.911 mililiter prekursor cair, 1.064 gram prekursor padat, 2.602 mililiter cairan bahan kimia, serta 1.300 gram bahan kimia padat.
BNN menyisihkan sebagian barang bukti untuk pemeriksaan laboratorium serta kebutuhan penelitian, teknologi, dan pelatihan.
Barang yang disisihkan meliputi 423,56 gram sabu, 11 mililiter sabu cair, 1.226,60 gram ganja, serta 41 butir dan 0,96 gram ekstasi.
Operasi Kampung Narkoba Libatkan TNI dan Polri
Salah satu operasi besar berlangsung pada 5-7 November 2025.
BNN menjalankan Operasi Bersama Pemberantasan dan Pemulihan Kampung Narkoba secara serentak di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam operasi tersebut, BNN bekerja sama dengan Polri dan TNI.
Tim gabungan bergerak di 53 lokasi yang tersebar di 34 provinsi. Operasi tersebut menghasilkan penindakan terhadap 1.259 orang.
Di Jakarta, salah satu lokasi operasi berada di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok.
Pada puncak operasi, tim gabungan yang dipimpin langsung Suyudi menyita 89.159,42 gram sabu, 91,53 gram ganja, dan 159 butir ekstasi.
Petugas juga mengamankan uang tunai Rp1,4 miliar dan uang palsu Rp5,5 juta.
BNN Gagalkan Penyelundupan Narkoba 1,3 Ton
Kinerja BNN di bawah Suyudi berlanjut pada 2026.
Pada Agustus 2026, BNN bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, TNI Angkatan Laut, Bareskrim Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polda Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan sekitar 1,3 ton ketamin.
Petugas melakukan penindakan di wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Tim menemukan narkotika tersebut di kapal Fude/King Sun yang bergerak dari kawasan Teluk Thailand menuju perairan Indonesia.
Tidak berhenti di kasus tersebut, BNN bersama Ditjen Bea dan Cukai kembali mengungkap penyelundupan narkotika dalam jumlah besar.
Petugas menggagalkan penyelundupan 2,6 ton metamfetamina cair di perairan Karimun, Kepulauan Riau.
Petugas menemukan narkotika golongan I tersebut di kapal MV Ocean Porter berbendera Tanzania pada 17 Agustus 2026.
Pengamat Sebut Rekam Jejak Suyudi Jadi Pertimbangan
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai sejumlah pengungkapan kasus narkotika menjadi catatan penting dalam perjalanan Suyudi sebagai Kepala BNN.
Menurut Sugeng, BNN tidak hanya membongkar jaringan pengedar narkoba, tetapi juga bekerja sama dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri untuk menindak oknum polisi yang terlibat dalam peredaran narkotika.
Sugeng mengatakan Presiden tentu memiliki sejumlah pertimbangan ketika mengusulkan Suyudi sebagai Kapolri.
Ia juga menilai pengalaman Suyudi dalam memimpin BNN, Polda Banten, dan sebelumnya sebagai Wakapolda Metro Jaya menjadi bagian dari rekam jejaknya.
Pengalaman tersebut membuat Suyudi memiliki pengalaman mengelola organisasi dengan jumlah personel dan cakupan tugas yang besar.
Akpol 1994 Isi Banyak Jabatan Strategis
Suyudi juga berasal dari Akpol angkatan 1994.
Menurut Sugeng, setidaknya terdapat 14 lulusan Akpol 1994 yang kini menempati sejumlah jabatan strategis di lingkungan Polri.
Sebagian dari mereka menjabat sebagai kapolda di berbagai wilayah.
Di antaranya terdapat Irjen Whisnu Hermawan Februanto yang menjabat Kapolda Sumatera Utara, Komjen Asep Edi Suheri sebagai Kapolda Metro Jaya, Irjen Pipit Rismanto sebagai Kapolda Jawa Barat, dan Irjen Anggoro Sukartono sebagai Kapolda DI Yogyakarta.
Selain itu, terdapat Komjen Roycke Harry Langie yang menjabat Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops).
Sugeng menyebut banyaknya lulusan Akpol 1994 yang menduduki posisi strategis dapat memengaruhi dinamika internal kepemimpinan Polri.
Reformasi Kultural Jadi Tantangan Kapolri Baru
Setelah Suyudi resmi menjabat Kapolri, reformasi kultural akan menjadi salah satu agenda penting yang harus ia jalankan.
Sugeng berharap Suyudi dapat meneruskan pendekatan kepemimpinan yang humanis dan mampu mengarahkan ratusan ribu anggota Polri untuk bekerja secara profesional serta akuntabel.
Menurut Sugeng, Polri juga perlu terus memperkuat perannya sebagai institusi yang menjaga demokrasi.
Sementara itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mengatakan pergantian Kapolri merupakan bagian dari dinamika organisasi.
Menurut Bambang, organisasi sebesar Polri membutuhkan penyegaran kepemimpinan setelah Listyo Sigit Prabowo memimpin selama sekitar enam tahun.
Kapolri Baru Hadapi Tantangan Teknologi
Bambang mengatakan Kapolri baru menghadapi sejumlah tantangan dalam pembenahan organisasi.
Ia menyoroti reformasi kultural yang belum sepenuhnya selesai. Selain itu, Polri perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Menurut Bambang, perkembangan teknologi akan mengubah ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan kepolisian.
Karena itu, Polri perlu menyesuaikan cara kerja dan pelayanan agar tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Selain reformasi internal, Bambang menyoroti pentingnya menjaga independensi Polri.
Ia mengatakan independensi bukan berarti Polri harus berseberangan dengan Presiden.
Sebaliknya, menurut Bambang, independensi berarti Polri tetap menjalankan tugas berdasarkan konstitusi.
Dengan persetujuan DPR tersebut, Suyudi Ario Seto kini berada di tahap akhir sebelum resmi menggantikan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.
(VVR*)
