Jakarta, iNBrita.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang setelah melalui perjalanan panjang selama 18 tahun. Regulasi ini mengatur mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan berbagai tindak pidana lainnya.
DPR mengambil keputusan tersebut dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ketua DPR Puan Maharani memimpin langsung rapat paripurna tersebut. Sebelum meminta persetujuan anggota dewan, Puan memberikan kesempatan kepada Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan.
Setelah mendengarkan laporan itu, Puan meminta seluruh anggota dewan menyatakan persetujuan terhadap RUU Perampasan Aset agar dapat menjadi undang-undang.
“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan kepada peserta rapat.
Seluruh peserta rapat kemudian menjawab, “Setuju.”
Puan langsung mengetukkan palu sidang sebagai tanda bahwa DPR menyepakati pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
DPR Tempuh Proses Pembahasan Selama 18 Tahun
Dalam rapat tersebut, Puan kembali mengingatkan perjalanan panjang RUU Perampasan Aset yang telah menghabiskan waktu 18 tahun di DPR.
Ia menyebut DPR akhirnya mencapai kesepakatan setelah melewati berbagai tahapan pembahasan dan mempertimbangkan sejumlah masukan.
Puan juga menegaskan bahwa DPR tidak mengesahkan undang-undang tersebut karena tekanan ataupun desakan dari pihak tertentu. Menurutnya, DPR mengambil keputusan berdasarkan proses pembahasan yang telah berjalan sesuai mekanisme.
“Tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan.
Ia menjelaskan bahwa DPR melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan regulasi tersebut. Untuk menyerap aspirasi publik, DPR menggelar 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Selain mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak, DPR juga mengunjungi 15 provinsi melalui 15 agenda kunjungan kerja. DPR turut mendatangi 46 daerah pemilihan untuk menghimpun pandangan dan masukan masyarakat.
Puan menilai berbagai kegiatan tersebut menunjukkan upaya DPR dalam menerapkan prinsip meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna selama pembahasan RUU Perampasan Aset.
DPR Evaluasi Aturan agar Tidak Bertentangan dengan KUHP dan KUHAP
Selain menyerap aspirasi masyarakat, DPR juga meneliti dan mengevaluasi substansi RUU Perampasan Aset. Langkah tersebut bertujuan memastikan setiap ketentuan memiliki keselarasan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
Dalam prosesnya, DPR turut mencermati hubungan antara RUU Perampasan Aset dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Melalui evaluasi tersebut, DPR berupaya mencegah munculnya aturan yang saling bertentangan maupun tumpang tindih dengan ketentuan hukum yang sudah berlaku.
Puan berharap kehadiran UU Perampasan Aset mampu memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan negara. Ia juga berharap regulasi tersebut dapat menjalankan tujuan pembentukannya serta memperkuat upaya penegakan hukum terhadap aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
(*)










