Sungai Penuh, iNBrita.com – Pemerintah Kota Sungai Penuh bersama BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo membahas Rencana Kerja Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2027. Pembahasan ini bertujuan menjaga keberlanjutan kepesertaan JKN. Selain itu, kedua pihak ingin memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan kesehatan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sungai Penuh, Alpian, SE., MM., memimpin pertemuan tersebut. Kegiatan berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Sungai Penuh, Selasa (17/11/2026). Dalam kesempatan itu, Alpian mewakili Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, SH.
Pemkot Sungai Penuh Siapkan Kelanjutan Kerja Sama JKN
Pertemuan ini berlangsung menjelang berakhirnya kerja sama Pemkot Sungai Penuh dengan BPJS Kesehatan. Kerja sama tersebut akan berakhir pada 31 Desember 2026.
Selama ini, pemerintah daerah mendaftarkan peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) melalui program tersebut. Karena itu, kedua pihak mulai membahas rencana kerja untuk tahun 2027.
Sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala bagian, serta perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Muara Bungo turut menghadiri kegiatan tersebut.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Muara Bungo, Henny Nursanty, menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Sungai Penuh. Ia juga berterima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungan mereka selama ini.
Menurut Henny, sinergi pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan sangat penting. Kolaborasi tersebut membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin dengan Pemerintah Kota Sungai Penuh dan seluruh pihak terkait dalam mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional,” ujar Henny.
BPJS Kesehatan Catat 99.343 Peserta JKN di Sungai Penuh
Selanjutnya, Henny memaparkan perkembangan kepesertaan JKN di Kota Sungai Penuh. Hingga 1 November 2026, jumlah peserta mencapai 99.343 orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 73.466 peserta tercatat aktif. Sementara itu, data kepesertaan ini menjadi bahan evaluasi bagi BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah.
Melalui evaluasi tersebut, kedua pihak dapat menyusun strategi untuk menjaga keberlanjutan Program JKN pada 2027.
Pemkot Sungai Penuh Siapkan Strategi Anggaran JKN 2027
Sementara itu, Sekda Alpian menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan Program JKN. Ia memastikan Pemkot Sungai Penuh terus berupaya menjaga akses pelayanan kesehatan masyarakat.
Alpian menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung program tersebut. Selain itu, Pemkot Sungai Penuh juga membahas pembiayaan peserta JKN lainnya melalui rencana aksi daerah.
“Pemerintah Kota Sungai Penuh terus berupaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan melalui Program JKN, meskipun kondisi keuangan daerah saat ini harus menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran secara nasional,” kata Alpian.
Lebih lanjut, Alpian mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi. Ia meminta setiap OPD ikut mencari solusi terbaik untuk menjaga kepesertaan JKN.
Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyusun strategi penganggaran yang lebih tepat. Langkah ini juga diharapkan mampu mendukung pembiayaan program pada tahun mendatang.
OPD Bahas Rencana Aksi Pembiayaan Jaminan Kesehatan
Pada sesi berikutnya, sejumlah perangkat daerah memaparkan rencana aksi masing-masing. Mereka juga membahas strategi penyelesaian dan langkah konkret untuk mendukung pembiayaan jaminan sosial.
Pembahasan tersebut mencakup kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat Kota Sungai Penuh.
Melalui agenda ini, Pemkot Sungai Penuh dan BPJS Kesehatan berupaya memperkuat kerja sama. Kedua pihak juga berkomitmen menjaga keberlanjutan kepesertaan JKN pada 2027.
Pada akhirnya, sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Dengan begitu, masyarakat Kota Sungai Penuh dapat terus memperoleh perlindungan kesehatan secara optimal.









