Aturan Pensiun Presiden Digugat, Berapa Besar Haknya?

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 17 November 2026 - 15:00 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat Kota Jakarta Pusat

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat Kota Jakarta Pusat

Jakarta, iNBrita.com  – Aturan pemberian uang pensiun kepada mantan Presiden dan Wakil Presiden kini menghadapi gugatan hukum.

Tiga warga negara membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 belum mengatur batasan pemberian hak pensiun secara jelas.

Gugatan tersebut tercatat dengan Nomor Perkara 428/PUU-XXIV/2026 pada 16 November 2026.

Ketiga pemohon terdiri dari I Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar.

Tiga Warga Gugat Aturan Pensiun Presiden

Para pemohon mempersoalkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978.

Pasal tersebut mengatur status pemberhentian dengan hormat bagi Presiden dan Wakil Presiden setelah mengakhiri masa jabatan.

Namun, para pemohon menilai aturan itu belum memberikan batasan yang tegas.

Mereka khawatir ketentuan tersebut tetap memberikan hak pensiun tanpa mempertimbangkan pelanggaran selama seseorang menjabat sebagai kepala negara.

Hak Pensiun Dinilai Bergantung pada Keputusan Politik

Para pemohon juga menyoroti besarnya pengaruh keputusan politik dalam menentukan status mantan Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut mereka, aturan tersebut belum menetapkan ukuran objektif untuk menentukan pemberhentian dengan tidak hormat.

Akibatnya, keputusan mengenai hak pensiun berpotensi bergantung pada dinamika politik di MPR.

Padahal, negara menggunakan anggaran yang berasal dari pajak masyarakat untuk membayar pensiun tersebut.

Para pemohon menganggap kondisi ini dapat mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Mereka juga menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal itu menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil.

Pemohon Minta Hak Pensiun Dibatasi

Dalam petitumnya, ketiga pemohon mengajukan usulan perubahan makna Pasal 6 ayat (1).

Mereka meminta MK memperjelas kondisi yang membuat mantan Presiden dan Wakil Presiden berhak menerima pensiun.

Menurut usulan tersebut, negara dapat memberikan status pemberhentian dengan hormat dalam beberapa kondisi.

Kondisi itu meliputi:

  • Presiden atau Wakil Presiden meninggal dunia.
  • Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  • Mengakhiri jabatan karena alasan lain yang tidak berkaitan dengan pelanggaran.

Dengan batasan tersebut, pemberian pensiun diharapkan memiliki dasar hukum yang lebih jelas.

Mantan Presiden yang Melanggar Bisa Kehilangan Pensiun

Sebaliknya, para pemohon meminta negara mencabut hak pensiun bagi mantan pemimpin yang terbukti melakukan pelanggaran serius.

Mereka mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat dalam beberapa kondisi.

Di antaranya melakukan perbuatan tercela dan melanggar sumpah atau janji jabatan.

Ketentuan itu juga mencakup tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan berencana dengan ancaman hukuman minimal dua tahun penjara.

Para pemohon ingin negara membedakan mantan pemimpin berdasarkan alasan pemberhentiannya.

Dengan demikian, seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran berat tidak otomatis memperoleh hak pensiun.

MK Akan Menentukan Nasib Aturan Pensiun

Kini, Mahkamah Konstitusi akan memeriksa permohonan uji materi tersebut.

Para hakim konstitusi nantinya akan mempertimbangkan argumentasi dan tuntutan ketiga pemohon.

Putusan MK akan menentukan arah aturan pensiun mantan Presiden dan Wakil Presiden.

Gugatan ini juga membuka kembali perdebatan mengenai keadilan penggunaan uang negara.

Masyarakat kini menantikan apakah MK akan mempertahankan ketentuan lama atau memberikan penafsiran baru terhadap aturan tersebut.

(*)

Follow WhatsApp Channel inbrita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BI Ungkap Ancaman Penipuan Online dan Keamanan Transaksi
CPNS 2026 Segera Dibuka, BKN Minta Pelamar Buat Akun
Zulhas Serahkan Pengganti Gibran kepada Keputusan Prabowo
MPR Tetapkan Jadwal Baru Sidang Paripurna Pemilihan Wapres
KLJ 2026 untuk Lansia, Begini Syarat dan Pencairannya
Hafizhul Mizan Nilai Dasco Layak Jadi Cawapres Prabowo
Prabowo Cari Pengganti Gibran, Delapan Tokoh Masuk Bursa
Prabowo Siapkan Tambahan Anggaran Rp 100 Miliar Daerah
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 18:00 WIB

BI Ungkap Ancaman Penipuan Online dan Keamanan Transaksi

Selasa, 17 November 2026 - 09:00 WIB

CPNS 2026 Segera Dibuka, BKN Minta Pelamar Buat Akun

Senin, 16 November 2026 - 23:00 WIB

Zulhas Serahkan Pengganti Gibran kepada Keputusan Prabowo

Senin, 16 November 2026 - 18:00 WIB

MPR Tetapkan Jadwal Baru Sidang Paripurna Pemilihan Wapres

Senin, 16 November 2026 - 08:00 WIB

KLJ 2026 untuk Lansia, Begini Syarat dan Pencairannya

Berita Terbaru

Daihatsu mempertahankan dominasi pasar mobil di bawah Rp 300 juta hingga Oktober 2026.(Foto : Astra Daihatsu Motor)

Teknologi

Daihatsu Kuasai 32 Persen Pasar Mobil Murah Indonesia

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:00 WIB

keterangan singkat
Ilustrasi risiko penipuan dan keamanan transaksi digital.

Nasional

BI Ungkap Ancaman Penipuan Online dan Keamanan Transaksi

Selasa, 17 Nov 2026 - 18:00 WIB

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat Kota Jakarta Pusat

Uncategorized

Siapa Pengganti Gibran? Prabowo Diminta Ajukan Dua Kandidat

Selasa, 17 Nov 2026 - 16:00 WIB