Jakarta, iNBrita.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung yang berlokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, pada 19 November 2026.
Penutupan ini menambah daftar BPR di Sumatera Barat yang berhenti beroperasi sepanjang tahun ini. Sebelumnya, regulator telah menghentikan kegiatan usaha BPR Suliki Gunung Mas, BPR Pembangunan Nagari di Kabupaten Agam, serta BPR Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya.
OJK mengeluarkan keputusan tersebut melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-109/D.03/2026. Langkah ini menjadi bagian dari pengawasan untuk menjaga stabilitas industri perbankan dan kepercayaan masyarakat.
OJK Sudah Awasi Kondisi Keuangan Sejak 2025
Persoalan keuangan BPR LPN Labuh Gunung mulai mendapat perhatian regulator pada 5 November 2025. Saat itu, OJK menetapkan bank tersebut berstatus Bank Perekonomian Rakyat Dalam Penyehatan (BDP) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) tidak mencapai batas 12%.
OJK kemudian menaikkan status pengawasannya menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR) pada 30 Oktober 2026. Keputusan tersebut muncul setelah pengurus dan pemegang saham tidak berhasil memperbaiki kondisi keuangan, terutama masalah permodalan dan likuiditas, meskipun regulator telah memberikan waktu yang cukup.
OJK merujuk pada POJK Nomor 28 Tahun 2023 tertanggal 29 Desember 2023 dalam menjalankan tahapan pengawasan dan penanganan bank bermasalah tersebut.
LPS Tetapkan Penyelesaian Melalui Likuidasi
Setelah memasuki tahap resolusi, BPR LPN Labuh Gunung menghadapi proses penyelesaian oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor 157/ADK3/2026 tertanggal 10 November 2026, LPS memilih likuidasi sebagai langkah penanganan. Lembaga tersebut juga meminta OJK menghentikan izin operasional bank.
OJK menindaklanjuti permintaan itu dengan mencabut izin usaha pada 19 November 2026. Dengan keputusan tersebut, BPR LPN Labuh Gunung resmi mengakhiri kegiatan perbankannya.
LPS Jamin Simpanan Nasabah Sesuai Ketentuan
Selanjutnya, LPS mengambil alih penanganan simpanan nasabah dan menjalankan proses likuidasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Dasar hukumnya mencakup Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
OJK juga mengingatkan nasabah agar tidak khawatir menghadapi penutupan tersebut. LPS tetap memberikan perlindungan terhadap simpanan masyarakat di perbankan, termasuk BPR, sepanjang nasabah memenuhi persyaratan penjaminan yang berlaku.
(*)










