Jakarta, iNBrita.com – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ida Fauziyah, mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Danantara segera mengambil langkah untuk menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah. Nilai tukar yang menembus Rp18.200 per dolar Amerika Serikat (AS) berpotensi meningkatkan biaya produksi, memperberat beban keuangan badan usaha milik negara (BUMN), dan mengurangi daya beli masyarakat.
Rupiah Tembus Rp18.200 per Dolar AS
Rupiah mengalami tekanan dalam perdagangan Kamis, 12 November 2026. Mata uang Indonesia tersebut kehilangan Rp90 atau 0,50 persen hingga mencapai Rp18.239 per dolar AS. Posisi ini mencatatkan rekor penutupan terendah sepanjang sejarah setelah rupiah sempat menyentuh Rp18.266 per dolar AS.
Tekanan berlanjut pada Jumat, 13 November 2026. Rupiah membuka perdagangan di kisaran Rp18.237 per dolar AS. Menjelang siang, nilai tukar rupiah masih bergerak di sekitar Rp18.200 per dolar AS.
Ida menilai pemerintah perlu mengambil tindakan nyata, bukan sekadar menyampaikan optimisme terhadap kondisi ekonomi. Menurutnya, pelemahan rupiah langsung meningkatkan biaya pembelian bahan baku impor dan menekan keuntungan pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kami menghargai optimisme pemerintah. Namun, harga bahan baku impor tidak menunggu sampai rupiah pulih. Ketika nilai tukar melemah, biaya produksi langsung terdampak dan pelaku usaha, terutama UMKM, menjadi pihak yang paling rentan,” kata Ida dalam keterangan tertulis.
Impor Kedelai dan Gandum Tekan Industri Pangan
Ida juga menyoroti ketergantungan industri nasional terhadap kedelai dan gandum impor. Kedua komoditas tersebut memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan industri pangan Indonesia.
Data perkiraan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan produksi kedelai lokal pada 2026 hanya mencapai sekitar 131,5 ribu ton. Sementara itu, masyarakat dan industri membutuhkan sekitar 2,76 juta ton kedelai setiap tahun.
Ketergantungan terhadap gandum impor juga terus membebani industri pangan. Indonesia mengimpor 3,72 juta ton gandum pada kuartal I 2026. Jumlah tersebut meningkat 35 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Besarnya kebutuhan impor membuat industri pangan nasional semakin rentan terhadap pelemahan rupiah. Ketika nilai tukar melemah, importir harus mengeluarkan lebih banyak rupiah untuk membeli bahan baku dari luar negeri.
Harga Kedelai Naik, UMKM Terancam
Kenaikan biaya tersebut mulai dirasakan para perajin sebelum rupiah mencapai level terendahnya. Pada akhir Oktober, harga kedelai impor di tingkat perajin meningkat dari sekitar Rp9.500 menjadi Rp11.800 per kilogram. Harga tersebut semakin mendekati acuan pemerintah sebesar Rp12.000 per kilogram.
Ida menjelaskan, kenaikan harga bahan baku langsung menekan keuntungan pelaku UMKM. Perajin tahu dan tempe, pedagang gorengan, pengusaha roti, serta pemilik warung mi menghadapi pilihan sulit ketika biaya produksi terus meningkat.
“Perajin tahu dan tempe, pedagang gorengan, usaha roti, hingga warung mi adalah kelompok yang pertama merasakan dampaknya. Margin usaha mereka sangat tipis. Ketika biaya bahan baku naik, pilihannya hanya menaikkan harga jual atau mengurangi ukuran produk,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ida meminta Kemendag bekerja sama dengan Bapanas memantau harga dan persediaan kedelai serta terigu. Ia juga mendorong pemerintah menjaga kelancaran distribusi, mencegah penimbunan, dan menyiapkan kebijakan stabilisasi pasokan.
Langkah tersebut diharapkan mampu menahan kenaikan harga bahan pangan sekaligus melindungi masyarakat dari tekanan biaya hidup. Pemerintah juga perlu memastikan pelaku usaha tetap memperoleh bahan baku dengan harga yang terjangkau.
Utang Valuta Asing BUMN Ikut Membengkak
Pelemahan rupiah tidak hanya mengancam UMKM, tetapi juga dapat memperbesar kewajiban keuangan BUMN. Perusahaan milik negara yang memiliki utang dalam mata uang asing harus menyiapkan dana lebih besar ketika membayar kewajibannya menggunakan rupiah.
Data Bank Indonesia mencatat utang luar negeri sektor swasta, termasuk BUMN, mencapai 195,6 miliar dolar AS per Agustus 2026. Jika rupiah terus melemah, perusahaan harus mengeluarkan lebih banyak rupiah untuk memenuhi pembayaran utang dalam valuta asing.
Karena itu, Ida meminta Danantara memeriksa kondisi keuangan seluruh BUMN dan mengidentifikasi perusahaan yang paling rentan terhadap perubahan nilai tukar. Danantara perlu menghitung total utang valuta asing, memeriksa jadwal jatuh tempo, dan mengevaluasi perlindungan melalui mekanisme lindung nilai atau hedging.
“Danantara harus mengetahui secara terperinci BUMN mana yang paling rentan terhadap risiko pelemahan rupiah. Petakan berapa besar utang valuta asingnya, kapan jatuh temponya, dan berapa bagian yang sudah dilindungi melalui mekanisme lindung nilai atau hedging,” tegas Ida.
Ida Minta Danantara Perkuat Mitigasi Risiko
Ida berharap Danantara menggunakan hasil pemetaan tersebut untuk menyusun strategi mitigasi risiko keuangan BUMN. Danantara perlu memperkuat pengelolaan risiko valuta asing, menjaga kecukupan likuiditas, dan menyiapkan dana untuk membayar utang yang segera jatuh tempo.
Ida mengakui pemerintah tidak dapat mengendalikan seluruh faktor global yang memengaruhi pergerakan nilai tukar. Namun, pemerintah tetap harus mengambil langkah konkret untuk melindungi UMKM, menjaga kesehatan keuangan BUMN, dan mempertahankan daya beli masyarakat.
Ia menegaskan pemerintah harus bertindak sebelum pelemahan rupiah memicu kenaikan harga barang secara luas dan memperbesar kerugian pelaku usaha.
“Faktor global memang berada di luar kendali kita. Tetapi memastikan UMKM dan BUMN tidak menanggung sendiri dampak pelemahan rupiah adalah tanggung jawab pemerintah. Karena itu, langkah antisipasi harus dilakukan sekarang, bukan setelah harga barang naik dan kerugian semakin besar,” pungkasnya.
(eny)
