Jakarta, iNBrita.com – Presiden Prabowo Subianto menyiapkan tambahan anggaran untuk pemerintah daerah menjelang penutupan tahun 2026. Pemerintah pusat akan mengalokasikan dana tersebut kepada seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia guna mendukung kebutuhan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Prabowo menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia meminta para gubernur dan bupati mempersiapkan penggunaan dana tambahan agar anggaran tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerintah merencanakan alokasi tambahan sebesar Rp 100 miliar untuk setiap provinsi. Sementara itu, setiap kabupaten akan memperoleh tambahan anggaran paling sedikit Rp 20 miliar. Prabowo juga membuka peluang untuk memberikan dana lebih besar kepada kabupaten yang memiliki pusat pemerintahan dengan kebutuhan pembangunan lebih tinggi.
“Kami akan menambah anggaran untuk gubernur dan bupati dalam waktu dekat. Namun, pemerintah daerah harus mengarahkan penggunaannya sesuai kebutuhan,” ujar Prabowo di hadapan peserta acara.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan sumber pendanaan untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Pemerintah memanfaatkan hasil efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung penambahan dana bagi daerah.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan segera menyalurkan anggaran tersebut. Meski demikian, ia belum menyampaikan jadwal pasti pencairan dana kepada masing-masing pemerintah daerah.
Menurut Prabowo, kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengembalikan manfaat penghematan anggaran kepada masyarakat melalui pemerintah daerah. Dengan tambahan dana tersebut, pemerintah kabupaten dan provinsi diharapkan mampu mempercepat berbagai program pembangunan sesuai prioritas wilayah masing-masing.
Ia juga mengingatkan para kepala daerah agar menggunakan setiap tambahan anggaran secara tepat sasaran. Pemerintah ingin memastikan dana dari hasil efisiensi APBN benar-benar mendukung kepentingan rakyat, bukan sekadar menambah belanja pemerintah.
Rencana tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah menjelang akhir 2026. Pemerintah berharap tambahan anggaran dapat membantu daerah memenuhi kebutuhan pembangunan sekaligus mendorong pemerataan manfaat belanja negara hingga ke tingkat kabupaten.
(vvr*)
