Kerinci, iNBrita.com — Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bergerak cepat menekan laju inflasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi year on year (y-on-y) Kerinci pada September 2025 mencapai 5,90 persen.
Komoditas cabai merah, emas perhiasan, dan beras menjadi penyumbang utama. Kenaikan harga cabai merah, daging ayam ras, dan cabai hijau juga memicu inflasi bulanan akibat pasokan terbatas dan permintaan tinggi.
Bupati Kerinci, Monadi, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga. Ia meminta seluruh perangkat daerah bekerja cepat di lapangan.
“Kami bekerja keras bersama seluruh instansi untuk menjaga kestabilan harga. TPID sudah turun langsung melakukan operasi pasar dan memperkuat kerja sama antar daerah agar harga bahan pokok tetap terkendali,” kata Monadi, Sabtu (12/10).
Ia memastikan TPID segera mengeksekusi langkah strategis. “Kami tidak ingin masyarakat terbebani oleh kenaikan harga. Karena itu, kami memastikan setiap langkah cepat terlaksana,” tegasnya.
Ketua TPID Kerinci, Zainal Efendi, menjelaskan bahwa timnya telah melaksanakan empat langkah konkret sepanjang Triwulan III 2025.
TPID menggelar High Level Meeting Semester II 2025 bersama Bank Indonesia Provinsi Jambi. Dalam pertemuan itu, Pemerintah Kabupaten Kerinci menandatangani MoU dengan Perum Bulog Cabang Sungai Penuh untuk menjamin pasokan beras dan bahan pangan pokok.
Selain itu TPID memperkuat kerja sama lintas daerah dengan Pemerintah Kota Jambi pada 3 Agustus 2025 dan Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada 3 Oktober 2025 di Kayu Aro. Kerja sama ini memperlancar distribusi pangan antarwilayah.
TPID menggelar rapat koordinasi khusus pada 6 Oktober 2025 menindaklanjuti data BPS. Tim memutuskan intervensi pasar melalui Operasi Pasar (OP) untuk cabai merah, beras, dan minyak goreng. Pemerintah juga menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung kegiatan tersebut.
Serta melaksanakan Operasi Pasar langsung di Desa Talang Kemuning, Desa Lolo Hilir Kecamatan Bukit Kerman, dan Pasar Hiang pada 9 Oktober 2025. Wakil Bupati Kerinci memimpin kegiatan itu. Hasilnya, harga bahan pokok mulai turun di tingkat konsumen.
Sekretaris TPID, H. Atmir, menjelaskan bahwa inflasi di Kerinci terjadi akibat faktor alam dan perilaku konsumsi. “Cuaca ekstrem dan gagal panen di beberapa wilayah menghambat pasokan. Masyarakat juga lebih memilih beras lokal daripada beras SPHP, sehingga permintaan meningkat,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal itu, TPID meningkatkan komunikasi publik, memperluas pemanfaatan pangan lokal, dan memperbanyak operasi pasar di berbagai kecamatan.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa pemerintah hadir di tengah mereka. Edukasi harga, operasi pasar, dan dukungan kepada petani menjadi langkah penting agar inflasi tidak menekan ekonomi rumah tangga,” tambahnya.
TPID Kerinci menggandeng Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Bulog, BPS, dan Forkopimda. Tim ini rutin mengevaluasi kondisi pasar setiap triwulan. Jika terjadi lonjakan harga, TPID langsung menggelar rapat tematik untuk menentukan langkah cepat.
“Kami merekomendasikan penambahan operasi pasar, pemantauan pasokan secara rutin, dan peningkatan konsumsi pangan lokal agar harga tetap stabil,” ujar Atmir.
Menjelang Triwulan IV 2025, TPID menyiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi kenaikan harga menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
“Kami sudah menyiapkan langkah pencegahan. Operasi pasar akan kami lakukan di berbagai kecamatan, terutama untuk komoditas rawan naik seperti cabai merah, daging ayam ras, cabai hijau, beras, dan minyak goreng,” ungkap Atmir.
TPID juga berkoordinasi dengan TPID Provinsi Jambi dan Perum Bulog untuk menjamin ketersediaan stok hingga akhir tahun. “Kami ingin masyarakat menyambut Natal dan Tahun Baru dengan tenang tanpa khawatir lonjakan harga. Itu prioritas kami,” tegasnya.
Kabupaten Kerinci menunjukkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Melalui kerja sama lintas sektor, intervensi cepat di lapangan, dan koordinasi antar daerah.
Pemerintah Kabupaten Kerinci membuktikan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi kerja nyata yang langsung dirasakan masyarakat.
(ES)
