DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Tertunda

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026 - 14:00 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi pengesahan UU Perampasan Aset oleh DPR.

Ilustrasi pengesahan UU Perampasan Aset oleh DPR.

Jakarta, iNBrita.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang setelah melalui perjalanan panjang selama 18 tahun. Regulasi ini mengatur mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan berbagai tindak pidana lainnya.

DPR mengambil keputusan tersebut dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ketua DPR Puan Maharani memimpin langsung rapat paripurna tersebut. Sebelum meminta persetujuan anggota dewan, Puan memberikan kesempatan kepada Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan.

Setelah mendengarkan laporan itu, Puan meminta seluruh anggota dewan menyatakan persetujuan terhadap RUU Perampasan Aset agar dapat menjadi undang-undang.

“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan kepada peserta rapat.

Seluruh peserta rapat kemudian menjawab, “Setuju.”

Puan langsung mengetukkan palu sidang sebagai tanda bahwa DPR menyepakati pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

DPR Tempuh Proses Pembahasan Selama 18 Tahun

Dalam rapat tersebut, Puan kembali mengingatkan perjalanan panjang RUU Perampasan Aset yang telah menghabiskan waktu 18 tahun di DPR.

Ia menyebut DPR akhirnya mencapai kesepakatan setelah melewati berbagai tahapan pembahasan dan mempertimbangkan sejumlah masukan.

Puan juga menegaskan bahwa DPR tidak mengesahkan undang-undang tersebut karena tekanan ataupun desakan dari pihak tertentu. Menurutnya, DPR mengambil keputusan berdasarkan proses pembahasan yang telah berjalan sesuai mekanisme.

“Tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan.

Ia menjelaskan bahwa DPR melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan regulasi tersebut. Untuk menyerap aspirasi publik, DPR menggelar 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU).

Selain mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak, DPR juga mengunjungi 15 provinsi melalui 15 agenda kunjungan kerja. DPR turut mendatangi 46 daerah pemilihan untuk menghimpun pandangan dan masukan masyarakat.

Puan menilai berbagai kegiatan tersebut menunjukkan upaya DPR dalam menerapkan prinsip meaningful participation atau partisipasi publik yang bermakna selama pembahasan RUU Perampasan Aset.

DPR Evaluasi Aturan agar Tidak Bertentangan dengan KUHP dan KUHAP

Selain menyerap aspirasi masyarakat, DPR juga meneliti dan mengevaluasi substansi RUU Perampasan Aset. Langkah tersebut bertujuan memastikan setiap ketentuan memiliki keselarasan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam prosesnya, DPR turut mencermati hubungan antara RUU Perampasan Aset dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Melalui evaluasi tersebut, DPR berupaya mencegah munculnya aturan yang saling bertentangan maupun tumpang tindih dengan ketentuan hukum yang sudah berlaku.

Puan berharap kehadiran UU Perampasan Aset mampu memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan negara. Ia juga berharap regulasi tersebut dapat menjalankan tujuan pembentukannya serta memperkuat upaya penegakan hukum terhadap aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

(*)

Follow WhatsApp Channel inbrita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

10 Orang Terkaya Indonesia 2026, Aset dan Investasi
Kecelakaan Bululawang, Dua Pengendara Motor Meninggal Dunia
Kemenhut Kaji Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon
PT PLN Raih Sertifikasi Great Place to Work Indonesia 2026
BI Ungkap Ancaman Penipuan Online dan Keamanan Transaksi
Aturan Pensiun Presiden Digugat, Berapa Besar Haknya?
CPNS 2026 Segera Dibuka, BKN Minta Pelamar Buat Akun
Zulhas Serahkan Pengganti Gibran kepada Keputusan Prabowo
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 14:00 WIB

DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Tertunda

Kamis, 19 November 2026 - 11:00 WIB

10 Orang Terkaya Indonesia 2026, Aset dan Investasi

Rabu, 18 November 2026 - 14:00 WIB

Kecelakaan Bululawang, Dua Pengendara Motor Meninggal Dunia

Rabu, 18 November 2026 - 10:00 WIB

Kemenhut Kaji Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon

Rabu, 18 November 2026 - 08:00 WIB

PT PLN Raih Sertifikasi Great Place to Work Indonesia 2026

Berita Terbaru

Ilustrasi pengesahan UU Perampasan Aset oleh DPR.

Nasional

DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Tertunda

Kamis, 19 Nov 2026 - 14:00 WIB

Rhoma Irama. (Foto: dok/rhoma irama)

Entertainment

Konser Guns N’ Roses Jakarta 2026 Hadirkan Rhoma Irama

Kamis, 19 Nov 2026 - 13:00 WIB

Ilustrasi kekayaan dan investasi konglomerat Indonesia.

Nasional

10 Orang Terkaya Indonesia 2026, Aset dan Investasi

Kamis, 19 Nov 2026 - 11:00 WIB