Jakarta, iNBrita,com – Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Satgas) Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana membuka posko induk di Banda Aceh. Pemerintah memilih lokasi ini karena Aceh menjadi wilayah dengan dampak bencana paling parah.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, menyebut posko induk akan mempercepat pemulihan pascabencana.
Posko induk di Banda Aceh berfungsi sebagai pusat kendali terpadu. Melalui posko ini, pemerintah mengoordinasikan seluruh tahapan pemulihan agar berjalan terarah dan tepat sasaran.
Safrizal Dampingi Penanganan di Aceh dan Sumut
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menugaskan Safrizal untuk mendampingi penanganan bencana di Aceh dan Sumatera Utara sejak 27 November 2025. Pemerintah menargetkan Satgas bekerja cepat sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Pembangunan Hunian Jadi Prioritas
Safrizal menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian layak bagi warga yang masih berada di pengungsian. Pemerintah juga mempercepat penanganan rumah rusak ringan dan sedang melalui skema kompensasi agar warga segera kembali ke rumah.
Posko Jadi Pusat Informasi Publik
Selain fokus pada pemulihan fisik, posko induk berperan sebagai pusat komunikasi publik. Pemerintah menyampaikan perkembangan kerja secara terbuka dengan melibatkan media nasional dan lokal, serta mengoptimalkan media sosial.
Satgas Dibentuk Atas Arahan Presiden
Pemerintah membentuk Satgas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
Presiden Prabowo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas. Pemerintah juga menetapkan Richard Tampubolon sebagai Wakil Ketua Satgas dan membentuk dewan pengarah yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Rapat Perdana Perkuat Koordinasi
Seiring pembukaan posko induk, Mendagri memimpin rapat perdana Satgas Nasional bersama Menko PMK, Menteri Pekerjaan Umum, Sekretaris Kabinet, Wakil Ketua Satgas, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, serta para sekretaris jenderal kementerian dan lembaga terkait. Rapat ini memperkuat koordinasi lintas sektor dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Mendagri Dinilai Tepat Pimpin Satgas
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah menunjuk Mendagri sebagai Ketua Satgas karena wilayah terdampak mencakup tiga provinsi. Dalam perannya, Mendagri dinilai mampu mengoordinasikan pemerintah pusat dan daerah secara efektif.
(Ven*)
