Dampak Perang Iran Guncang Ekonomi Asia
Jakarta, iNBrita.com — Perang Iran kini mengguncang perekonomian Asia secara lebih dalam. Negara-negara di kawasan yang sebelumnya menerapkan kebijakan darurat energi mulai kehilangan kemampuan untuk bertahan. Kenaikan harga minyak, gangguan pasokan energi, serta lonjakan biaya transportasi dan listrik langsung menekan pertumbuhan ekonomi regional.
Saat konflik pecah dan Selat Hormuz—jalur utama minyak dan gas dunia—terganggu, banyak pemerintah Asia segera menerapkan penghematan energi. Namun mereka menyusun kebijakan itu dengan asumsi bahwa perang hanya berlangsung singkat dan pasokan energi segera pulih.
Namun perang yang berkepanjangan justru memperluas tekanan ke berbagai sektor. Harga tiket pesawat naik, biaya logistik meningkat, dan tagihan energi rumah tangga ikut membengkak.
Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) memperkirakan sekitar 8,8 juta orang berisiko jatuh miskin akibat konflik ini. UNDP juga memproyeksikan kerugian ekonomi Asia-Pasifik mencapai US$299 miliar.
Samantha Gross dari Brookings Institution menyatakan bahwa negara dengan sumber daya terbatas dan masyarakat berpendapatan rendah akan merasakan dampak paling cepat, seperti dikutip The Associated Press (12/5/2026).
Lonjakan Harga Minyak Picu Tekanan Fiskal
Lonjakan harga minyak menjadi pemicu utama krisis. Banyak negara menyusun anggaran dengan asumsi harga US$70 per barel, tetapi perang mendorong harga Brent naik hingga hampir US$120 per barel.
Akibatnya, pemerintah harus memilih antara mempertahankan subsidi energi atau memangkasnya dengan risiko inflasi dan kemarahan publik.
Analis energi independen Kuala Lumpur, Ahmad Rafdi Endut, menyebut kondisi ini sebagai “bom waktu fiskal” ketika subsidi habis dan inflasi meningkat.
Dampak di India: Pangan dan Energi Tertekan
India mengalihkan pasokan bahan bakar untuk 330 juta keluarga pengguna gas rumah tangga, tetapi langkah itu mengurangi pasokan untuk industri pupuk.
Kondisi ini mendorong kenaikan harga pupuk, terutama saat El Niño mengancam produksi pangan. India yang merupakan eksportir beras terbesar dunia menghadapi risiko tambahan.
Perdana Menteri Narendra Modi meminta masyarakat menghemat energi, membeli produk lokal, bekerja dari rumah, menggunakan transportasi umum, serta meminta petani mengurangi penggunaan pupuk hingga 50%.
Kebijakan Hemat Energi di Asia Tenggara
Filipina menerapkan sistem kerja empat hari untuk menghemat bahan bakar dan memberi subsidi bagi masyarakat miskin. Namun Fitch Ratings mencatat biaya energi tetap tinggi dan memperlambat aktivitas bisnis di Manila.
Thailand menghentikan batas harga solar karena dana subsidi habis dan kemudian memangkas anggaran sektor lain untuk menjaga fiskal.
Vietnam memperpanjang pembebasan pajak bahan bakar, tetapi tetap mengalami kekurangan bahan bakar pesawat yang menurunkan jumlah penerbangan dan menekan sektor pariwisata.
Pemandu wisata Hanoi, Nguyen Manh Thang, menyebut jumlah wisatawan menurun dan bisnis pariwisata melemah.
Negara Rentan Hadapi Tekanan Lebih Berat
Pakistan dan Bangladesh membeli energi dengan harga pasar tinggi dan fluktuatif, sehingga cadangan devisa mereka terus tertekan.
Pemerintah di negara tersebut mempertimbangkan pemangkasan anggaran sosial atau penambahan utang, yang sama-sama berisiko meningkatkan inflasi.
Para analis menilai pemulihan tidak akan terjadi cepat meskipun perang berakhir. Samantha Gross menegaskan bahwa perdagangan energi global membutuhkan waktu lama untuk kembali normal karena infrastruktur rusak perlu perbaikan berminggu-minggu hingga berbulan-bulan.
Henning Gloystein dari Eurasia Group menyebut kekurangan bahan bakar akan semakin parah dan Asia Tenggara menjadi wilayah paling terdampak.
Afrika dan Amerika Latin juga mulai merasakan dampaknya akibat kenaikan biaya energi dan gangguan rantai pasok global.
CEO Interos.ai Ted Krantz memperingatkan bahwa gangguan rantai pasok global akan terus menciptakan efek berantai di berbagai sektor ekonomi.
Dampak Jangka Panjang dan Perubahan Kebijakan Energi
Peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute Maria Monica Wihardja menilai krisis ini menunjukkan kerentanan kelas menengah Asia yang kembali terancam miskin akibat tekanan biaya hidup.
Dalam jangka panjang, negara-negara Asia Tenggara mempercepat diversifikasi energi, mengembangkan nuklir, dan meningkatkan investasi energi terbarukan seperti tenaga surya.
Ekonom Asian Development Bank Albert Park menegaskan bahwa risiko geopolitik kini secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kawasan.
Ia menambahkan bahwa semakin lama konflik berlangsung, semakin besar dampak negatif yang muncul.
