Jambi, iNBrita.com – Aktivis Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, Harmo Karimi, mendesak Pemerintah Provinsi Jambi agar memeratakan pembangunan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Ia juga meminta Pemprov Jambi membuka transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama terkait alokasi anggaran untuk kedua daerah tersebut.
Selain menyoroti pemerataan pembangunan dan anggaran, Harmo juga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menegaskan bahwa masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh turut merasakan dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
Menurut Harmo, pemerintah perlu memberikan bantuan kepada masyarakat di kedua daerah tersebut untuk menghadapi dampak karhutla. Ia juga meminta pemerintah tidak hanya memusatkan perhatian dan penyaluran bantuan pada wilayah tertentu, tetapi turut memperhatikan daerah lain yang merasakan dampak kebakaran.
Harmo Desak Pemprov Buka Rincian APBD Lima Tahun Terakhir
Selain persoalan karhutla, Harmo mendesak Pemprov Jambi membuka rincian penggunaan APBD selama lima tahun terakhir kepada masyarakat.
Ia meminta pemerintah menjelaskan besaran anggaran yang telah dialokasikan untuk Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Ia juga meminta Pemprov Jambi memaparkan rencana alokasi anggaran untuk kedua daerah tersebut pada 2026–2027.
Harmo menilai keterbukaan informasi anggaran dapat membantu masyarakat mengawasi penggunaan uang daerah sekaligus mengetahui perhatian pemerintah provinsi terhadap pembangunan di Kerinci dan Sungai Penuh.
Ia berharap Pemprov Jambi memberikan penjelasan secara terperinci mengenai distribusi anggaran agar masyarakat dapat menilai pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Jambi.
Aktivis Serukan Penolakan Jelang Kunjungan Gubernur
Harmo menyampaikan tuntutan tersebut menjelang rencana kunjungan Gubernur Jambi, Al Haris, ke Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh pada 7–10 November 2026.
Sebelumnya, LSM Petisi Sakti bersama Gabungan Aktivis Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci menyebarkan selebaran yang memuat seruan penolakan terhadap kunjungan gubernur tersebut.
Melalui selebaran itu, kelompok aktivis tersebut juga mengajak masyarakat menggelar aksi di sejumlah titik strategis, antara lain kawasan Muara Imat, Batang Merangin, Desa Air Terjun, Kayu Aro, serta kantor DPRD Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
Mereka membawa sejumlah tuntutan, mulai dari transparansi penggunaan APBD Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir, kejelasan alokasi anggaran untuk Kerinci dan Sungai Penuh pada 2026–2027, hingga perhatian pemerintah terhadap bantuan penanganan karhutla.
Harmo meminta Pemprov Jambi segera menjawab tuntutan tersebut dan menunjukkan komitmen nyata dalam memeratakan pembangunan serta memperhatikan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
(eny)
