Jakarta, iNBrita.com — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah segera mengantisipasi potensi kenaikan harga obat akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Menurutnya, masyarakat yang bergantung pada obat rutin tidak boleh menjadi pihak yang paling terdampak oleh gejolak ekonomi dan ketidakpastian global.
Selain itu, Netty menegaskan bahwa pemerintah harus menjaga ketersediaan dan keterjangkauan obat. Jutaan pasien penyakit kronis membutuhkan obat setiap hari untuk mempertahankan kondisi kesehatannya.
Pasien hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan kanker memerlukan pengobatan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan harga obat tetap stabil dan pasokannya tersedia di seluruh daerah.
Dorong Kemandirian Industri Farmasi
Di tengah tekanan ekonomi global, Netty melihat kondisi ini sebagai momentum untuk memperkuat kemandirian farmasi nasional. Saat ini, industri farmasi Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku obat.
Ketergantungan tersebut membuat sektor kesehatan rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan gangguan rantai pasok internasional. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mempercepat pengembangan produksi bahan baku dalam negeri.
Netty mendorong peningkatan riset, pemberian insentif kepada industri farmasi, serta penguatan kolaborasi lintas kementerian. Dengan langkah tersebut, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri.
Menurutnya, ketahanan kesehatan tidak hanya bergantung pada rumah sakit dan tenaga medis. Negara juga harus mampu menyediakan obat-obatan strategis secara mandiri agar lebih tahan menghadapi dinamika global.
Pemerintah Diminta Awasi Harga Obat
Netty juga meminta pemerintah memantau harga obat secara berkala. Langkah itu penting untuk mencegah lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat.
Ia menilai setiap penyesuaian harga harus dilakukan secara terukur. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat mengakses obat-obatan esensial meskipun terjadi tekanan ekonomi.
BPOM Siapkan Kebijakan Relaksasi
Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyiapkan sejumlah kebijakan untuk membantu industri farmasi menghadapi dampak pelemahan rupiah.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan pihaknya berkomitmen menjaga ketersediaan bahan baku dan mendukung operasional industri farmasi nasional. Karena itu, BPOM menyiapkan berbagai langkah yang dapat meningkatkan fleksibilitas industri.
Salah satu kebijakan yang tengah disiapkan adalah kemudahan pergantian pemasok bahan baku. Melalui kebijakan ini, perusahaan dapat mencari sumber pasokan alternatif dengan lebih cepat saat harga naik atau pasokan terganggu.
Selain itu, BPOM menyusun aturan penggunaan bahan kemasan alternatif. Lembaga tersebut juga mendorong penerapan sistem pelabelan elektronik atau e-labeling untuk menekan biaya produksi.
Taruna menegaskan bahwa seluruh kebijakan itu bertujuan menjaga stabilitas harga obat nasional. BPOM juga berupaya memastikan pelemahan rupiah tidak mengganggu ketersediaan obat bagi masyarakat.
Rupiah Sentuh Level Terlemah
Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan setelah mengalami tekanan cukup besar. Mata uang Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu yang melemah paling dalam di Asia.
Berdasarkan pantauan pada Kamis (4/6/2026), rupiah berada di level Rp18.038 per dolar AS. Sebelumnya, mata uang Garuda sempat menyentuh Rp18.044 per dolar AS.
Angka tersebut menjadi posisi terlemah rupiah sepanjang sejarah. Karena itu, pemerintah dan regulator perlu mengambil langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas sektor kesehatan, terutama terkait harga dan ketersediaan obat.
