Jakarta, iNBrita.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan untuk mengubah jadwal Sidang Paripurna guna mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. MPR kini menjadwalkan sidang tersebut pada Rabu, 9 Desember 2026.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan keputusan itu setelah memimpin Rapat Gabungan (Ragab) di Gedung MPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026). Pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) turut menghadiri rapat tersebut.
Muzani menjelaskan bahwa rapat gabungan membahas dua agenda utama. Pertama, perubahan jadwal Sidang Paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Kedua, persiapan prosesi pelantikan wakil presiden terpilih.
“Rapat gabungan membahas dua agenda penting. Pertama, perubahan jadwal sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Yang kedua, prosesi pelantikan wakil presiden terpilih. Dua (agenda) itulah yang kita bahas dalam rapat gabungan ini,” ujar Muzani.
Presiden Minta Waktu Menyiapkan Nama Cawapres
Muzani mengatakan, pimpinan MPR menggelar rapat gabungan setelah menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto pada Senin pagi. Surat tersebut merupakan tanggapan Presiden atas pemberitahuan MPR mengenai jadwal pengisian jabatan wakil presiden.
Sebelumnya, melalui rapat gabungan pada 13 November 2026, MPR menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal Sidang Paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden. Jadwal itu juga mencakup proses pemilihan dan pelantikan wakil presiden.
Namun, jadwal tersebut mengharuskan Presiden Prabowo mengirimkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR paling lambat 18 November 2026.
Muzani menjelaskan bahwa ketentuan konstitusi mengatur batas waktu pengajuan nama calon wakil presiden. Presiden harus menyampaikan dua nama tersebut paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna berlangsung.
“Tanggal 2 Desember tersebut berarti mengharuskan presiden yang memiliki kewenangan untuk mengisi jabatan untuk mengisi dua nama calon wakil presiden yang akan segera dikirim ke MPR setidak-tidaknya menjadi tanggal 18 November,” kata Muzani.
“Karena konstitusi, karena aturan main mengatakan bahwa selambat-lambatnya dalam 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna tanggal 2 Desember tersebut,” lanjutnya.
Muzani menambahkan, padatnya agenda Presiden Prabowo membuat proses pengiriman dua nama calon wakil presiden membutuhkan waktu tambahan. Presiden juga perlu berkomunikasi dengan partai-partai pengusung sebelum menentukan nama calon.
Karena pertimbangan tersebut, Prabowo mengusulkan agar MPR menggelar Sidang Paripurna pada 9 Desember 2026.
MPR Sepakati Sidang Paripurna 9 Desember
Setelah mempertimbangkan usulan Presiden, rapat gabungan akhirnya menyepakati perubahan jadwal. MPR akan menggelar Sidang Paripurna pada Rabu, 9 Desember 2026.
Sidang tersebut akan membahas pengisian kekosongan jabatan wakil presiden sekaligus melaksanakan proses pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden Republik Indonesia.
“Dan dalam rapat gabungan tersebut, rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dan sekaligus pelantikan pemilihan, pelantikan dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani.
Selain menetapkan jadwal baru, rapat gabungan juga menyepakati mekanisme pelantikan wakil presiden. MPR akan menjalankan prosesi tersebut dengan berpedoman pada semangat Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945.
MPR Bentuk Tim Ad Hoc dan Tim Verifikasi
Rapat gabungan juga menetapkan pembentukan tim ad hoc untuk mendukung proses pengisian jabatan wakil presiden.
MPR menunjuk Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Bambang Wuryanto sebagai ketua tim ad hoc. Tim tersebut akan didukung dua wakil ketua dan 36 anggota yang mewakili seluruh fraksi serta kelompok DPD.
Selain itu, MPR membentuk tim verifikasi untuk mengawal proses tersebut. MPR menunjuk Lestari Moerdijat sebagai koordinator tim verifikasi.
Tim itu juga melibatkan Habiburokhman dari Partai Gerindra sebagai ketua dan Ahmad Basarah dari PDIP sebagai sekretaris.
Muzani menyampaikan bahwa seluruh keputusan tersebut merupakan hasil rapat gabungan MPR pada Senin (16/11/2026).
“Itulah beberapa keputusan rapat hari ini. Terima kasih atas perhatian yang begitu besar disampaikan oleh kawan-kawan media,” tutup Muzani.
(vvr*)










