Jakarta, iNBrita.com – Direktur Eksekutif Cyrus Network Hafizhul Mizan Piliang menilai Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad layak masuk bursa calon wakil presiden (cawapres). Menurut Hafizhul, Dasco memiliki kemampuan dan pengalaman politik yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan menjelang tahun politik 2029.
Prabowo Butuh Wapres yang Mampu Tingkatkan Kepercayaan Publik
Hafizhul mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu segera meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat dan kepercayaan publik. Pemerintah juga harus memastikan setiap kebijakan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
“Salah satu PR terbesar pemerintahan Presiden Prabowo saat ini adalah segera memperbaiki approval rating dan meningkatkan kepercayaan publik pada langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah,” kata Hafizhul dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
Hafizhul menilai Prabowo membutuhkan wakil presiden yang mampu menjalankan dua peran penting. Sosok tersebut harus mengawal program pemerintah sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Menurut dia, wakil presiden harus berani mengambil tanggung jawab ketika pemerintah menghadapi persoalan. Wapres juga perlu mengawal pelaksanaan kebijakan agar berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Dari sisi pemerintah, sosok wapres harus pasang badan dan tampil sebagai fixer dan pengawal implementasi kebijakan. Wapres harus berada di depan. Implementasi perbaikan-perbaikan kebijakan dan program ini harus dijalankan secara cepat dan detail, karena akan kejar-kejaran dengan tahun politik,” ujarnya.
Dasco Dinilai Mampu Konsolidasikan Kekuatan Politik
Hafizhul melihat Dasco memiliki kemampuan untuk menjalankan peran tersebut. Dia menilai Dasco mampu menyatukan kekuatan politik dan birokrasi sekaligus menjembatani berbagai aspirasi masyarakat.
Menurut Hafizhul, pemerintah membutuhkan wakil presiden yang memiliki pengaruh politik dan mampu membangun koordinasi dengan berbagai pihak. Di sisi lain, wapres juga harus membuka ruang komunikasi agar masyarakat merasa pemerintah mendengarkan keluhan mereka.
“Ini membutuhkan sosok yang disegani dan mampu mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan politik dan birokratis yang dimiliki. Sementara dari sisi publik, sosok Wakil Presiden juga harus pasang badan sebagai jembatan aspirasi publik, sehingga masyarakat merasa didengarkan,” ujarnya.
Hafizhul kemudian mencontohkan sejumlah langkah Dasco ketika menghadapi persoalan publik. Dia menyebut Dasco pernah memfasilitasi penyelesaian polemik kelangkaan LPG pada awal pemerintahan Prabowo.
Dasco juga ikut menjembatani tuntutan 17+8 pada tahun sebelumnya. Selain itu, Hafizhul menyoroti keterlibatan Dasco dalam merespons tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset.
“Sebagai penghubung aspirasi publik kita juga melihat banyak kasus di mana Pak Dasco pasang badan, di antaranya memfasilitasi polemik kelangkaan LPG di awal pemerintahan, tuntutan 17+8 di tahun lalu, dan yang terbaru adalah tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset,” sambungnya.
Pemerintah Perlu Tunjukkan Hasil Nyata Jelang 2029
Hafizhul menegaskan, pemerintah membutuhkan kinerja nyata untuk menghadapi tahun politik 2029. Menurut dia, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan komunikasi politik untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.
Pemerintah harus menghadirkan kebijakan yang mampu menjawab persoalan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena itu, Hafizhul menilai sosok wakil presiden dengan kemampuan eksekusi dan komunikasi politik akan menjadi kebutuhan penting.
“Menjelang 2029, pemerintah akan semakin membutuhkan hasil kerja yang konkret. Kepercayaan publik pada akhirnya tidak cukup dibangun melalui komunikasi politik, melainkan melalui kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat,” kata dia.
Prabowo Punya Waktu 14 Hari Kirim Nama Cawapres
Sementara itu, posisi Wakil Presiden RI atau RI 2 saat ini kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatannya.
MPR RI telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon wakil presiden. Prabowo kini memiliki waktu 14 hari untuk mengirimkan kedua nama tersebut kepada MPR.
(vvr*)
