Jakarta, iNBrita.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan mekanisme konstitusional jika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri. Menurut Yusril, konstitusi mengatur proses pengisian jabatan wakil presiden apabila pejabatnya memilih mundur.
Yusril mengatakan Gibran harus menyerahkan surat pengunduran diri secara tertulis kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah menerima surat tersebut, MPR dapat menggelar sidang untuk menyatakan kekosongan jabatan wakil presiden.
“Jadi kalau misalnya (presiden) tidak menolak (permohonan mundur dari wapres), kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Selanjutnya, MPR akan menyurati Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu, MPR meminta Prabowo mengusulkan dua nama calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran.
Prabowo harus melengkapi usulan tersebut dengan dokumen persyaratan setiap calon. Setelah menerima seluruh dokumen, MPR dapat melanjutkan proses pemilihan sesuai ketentuan konstitusi.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” ujar Yusril.
Yusril menjelaskan MPR akan menggelar pemilihan setelah menerima usulan Presiden. MPR harus menyelesaikan pemilihan wakil presiden baru dalam waktu 60 hari sejak menerima surat dari Prabowo.
“MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu,” jelasnya.
Yusril Tanggapi Rencana Gibran Membuktikan Keabsahan Ijazah
Selain menjelaskan mekanisme pengunduran diri, Yusril juga menanggapi rencana Gibran membuktikan keabsahan ijazah SMA miliknya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Yusril menilai langkah tersebut tidak lagi berguna. Menurutnya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan final mengenai materi perkara yang sama.
“Nggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” kata Yusril.
Sebelumnya, Gibran menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan wakil presiden.
Namun, Gibran juga meminta kesempatan kepada Prabowo untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan permintaan itu secara langsung kepada Presiden.
“Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan.
(vvr*)
