Jakarta, iNBrita.com – Pemerintah memperketat pengawasan perdagangan bahan pangan di seluruh Indonesia. Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta pedagang, distributor, hingga pengelola outlet pangan mengikuti batas harga yang berlaku.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 456 Tahun 2026. Kepala Bapanas menerbitkan aturan itu pada 10 November 2026.
Melalui aturan tersebut, Bapanas mengawasi penerapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET), dan harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Pengawasan ini mencakup sejumlah kebutuhan pokok masyarakat. Di antaranya beras, minyak goreng, gula konsumsi, telur ayam, daging ayam, dan jagung.
Kepala Bapanas Amran menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan pelaku usaha mengabaikan ketentuan harga. Sebab, pelanggaran dapat memicu sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.
Pemerintah Siapkan Sanksi bagi Pelanggar
Bapanas menyiapkan beberapa jenis hukuman bagi pelaku usaha yang menjual komoditas pangan di luar ketentuan.
Pemerintah dapat memberikan peringatan tertulis dan mengenakan denda administratif. Selain itu, pemerintah juga dapat merekomendasikan pencabutan izin usaha.
Jika pelanggaran terus berlanjut, pemerintah bisa mencabut izin usaha pelaku tersebut. Petugas juga dapat menarik produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan dari peredaran.
Dengan demikian, setiap pelaku usaha harus memperhatikan aturan harga saat melakukan transaksi perdagangan.
Ini Daftar Batas Harga Pangan Terbaru
Dalam surat edaran tersebut, Bapanas mencantumkan ketentuan harga untuk berbagai komoditas strategis. Berikut rincian harga yang harus menjadi acuan pelaku usaha.
1. Harga Beras
Pemerintah membedakan HET beras berdasarkan jenis dan wilayah distribusi.
Untuk beras premium, pemerintah menetapkan harga maksimal Rp14.900 per kg di Zona 1. Sementara itu, Zona 2 memiliki HET Rp15.400 per kg dan Zona 3 sebesar Rp15.800 per kg.
Adapun beras medium memiliki batas harga Rp13.500 per kg untuk Zona 1. Selanjutnya, pemerintah menetapkan Rp14.000 per kg untuk Zona 2 dan Rp15.500 per kg untuk Zona 3.
Untuk beras SPHP, pemerintah mematok HET Rp12.500 per kg di Zona 1. Kemudian, harga maksimal mencapai Rp13.100 per kg di Zona 2 dan Rp13.500 per kg di Zona 3.
Selain beras, pemerintah juga menetapkan HPP Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kg.
2. Harga Minyak Goreng dan Gula
Pada komoditas minyak goreng, pemerintah menetapkan HET Minyakita sebesar Rp15.700 per kg.
Sementara itu, pemerintah membagi HET gula konsumsi berdasarkan wilayah pemasaran.
Wilayah di luar Indonesia Timur dan kawasan 3TP mengikuti batas harga Rp17.500 per kg. Sebaliknya, pemerintah menetapkan HET Rp18.500 per kg untuk Indonesia Timur dan wilayah 3TP.
3. Harga Telur, Daging Ayam, dan Jagung
Bapanas juga mengatur harga komoditas peternakan serta bahan baku pakan.
Untuk telur ayam ras, pemerintah menetapkan HPP/HAP produsen sebesar Rp26.500 per kg. Adapun HET di tingkat penjualan mencapai Rp30.000 per kg.
Selanjutnya, daging ayam ras memiliki HPP/HAP produsen Rp25.000 per kg. Pemerintah menetapkan HET komoditas tersebut sebesar Rp40.000 per kg.
Sementara itu, jagung pipilan kering dengan kadar air 15% di tingkat peternak memiliki ketentuan harga Rp5.800 per kg.
Bapanas Gandeng Pemda dan Aparat Keamanan
Untuk memastikan pedagang mematuhi aturan, Bapanas melibatkan berbagai unsur pemerintahan dalam pengawasan.
Kepala Bapanas, gubernur, bupati, dan wali kota mendapat kewenangan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, Bapanas juga melibatkan Kapolda, Pangdam, Kapolres, hingga Dandim.
Para pengawas harus mencatat dan melaporkan setiap pelanggaran kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Selanjutnya, aparat dapat memproses temuan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan hingga ke tingkat daerah. Dengan begitu, pemerintah dapat mendeteksi penyimpangan harga lebih cepat.
Distributor hingga Pengecer Masuk Target Pengawasan
Bapanas tidak hanya mengawasi distributor besar. Pemerintah juga menyasar pelaku usaha yang berhubungan langsung dengan konsumen.
Sasaran pengawasan meliputi Perum Bulog dan pengecer di pasar rakyat. Selain itu, pemerintah turut mengawasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta outlet pangan binaan.
Koperasi milik pemerintah daerah juga masuk dalam daftar pengawasan. Begitu pula outlet BUMN, BUMD, dan seluruh distributor yang menyalurkan komoditas pangan.
Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan seluruh rantai perdagangan menjalankan ketentuan harga. Pemerintah juga berupaya mencegah praktik penjualan yang merugikan masyarakat.
Pada akhirnya, pengawasan tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional. Selain itu, pemerintah ingin memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga sesuai ketentuan.
(*)
