Jambi, iNBrita.com — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajaran kementerian untuk segera menindak pejabat dan staf yang tidak memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat.
Dalam arahannya di Istana Negara, Jakarta, Presiden Prabowo menegaskan agar para menteri segera mencopot pejabat yang tidak becus bekerja.
Presiden Prabowo menekankan bahwa tidak ada ruang bagi pejabat negara yang bekerja setengah hati. Ia bahkan memberi kewenangan penuh kepada para menteri untuk mengganti staf yang malas dan tidak melayani rakyat dengan baik.
“Berikan pelayanan terbaik kepada rakyat kita. Kalau pejabat di bawah Anda tidak bekerja baik, laporkan dan ganti segera. Banyak orang yang siap mengabdi. Tidak ada yang kebal. Kalau tidak patuh dan tidak bekerja keras untuk bangsa dan rakyat, copot segera! Suruh tinggal di rumah saja daripada bikin susah,” tegas Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan Presiden tersebut langsung mendapat dukungan dari Kepala Ombudsman Provinsi Jambi, Saiful Roswandi. Ia menilai langkah Presiden sudah tepat untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik yang hingga kini masih banyak dikeluhkan masyarakat.
“Kami mendukung penuh pernyataan Pak Presiden Prabowo. Copot saja pejabat yang tidak bekerja. Kami masih menemukan banyak pejabat dan pelaksana layanan yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik,” ujar Saiful Roswandi.
Saiful menilai, mencopot pejabat yang tidak becus menjadi langkah efektif untuk memperbaiki kinerja birokrasi. Negara sudah memberikan fasilitas dan gaji, sehingga setiap pejabat wajib memberikan pelayanan terbaik.
“Kita menerima gaji dari negara, jadi kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kalau ada pejabat yang sengaja melakukan maladministrasi, kita harus mencopotnya. Mereka hanya menghambat pelayanan,” tegas Saiful Roswandi.
Ombudsman Provinsi Jambi mencatat lebih dari 200 laporan masyarakat terkait buruknya pelayanan publik. Sebagian besar laporan tersebut muncul karena pejabat dan pelaksana layanan tidak menjalankan tugasnya dengan benar.
Saiful memastikan bahwa data tersebut menunjukkan pelayanan publik di Provinsi Jambi masih perlu banyak perbaikan. Ia meminta seluruh instansi pemerintah bergerak cepat menindak pejabat yang lalai agar masyarakat bisa merasakan pelayanan yang lebih baik.
“Kita harus memperbaiki sistem pelayanan publik di Jambi. Pejabat yang malas dan tidak profesional harus kita ganti. Arahan Presiden ini menjadi momentum untuk membangun birokrasi yang benar-benar bekerja untuk rakyat,” tutupnya. (*)
