PP Pengupahan 2026 Resmi Ditandatangani Presiden Prabowo

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 19 Desember 2025 - 01:00 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan sebagai dasar penetapan UMP 2026.

Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan sebagai dasar penetapan UMP 2026.

Jakarta, iNBrita.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan pada Selasa, 16 Desember 2025. Pemerintah menetapkan PP ini sebagai dasar hukum utama dalam penentuan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 di seluruh Indonesia.

Kemnaker menyampaikan bahwa pemerintah menyusun PP Pengupahan melalui proses kajian dan pembahasan yang panjang serta melibatkan berbagai pihak. Pemerintah juga menampung masukan dan aspirasi dari serikat pekerja, serikat buruh, akademisi, serta perwakilan dunia usaha sebelum menetapkan kebijakan tersebut. Setelah proses tersebut selesai, pemerintah melaporkan hasilnya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam PP Pengupahan ini, pemerintah menetapkan formula kenaikan upah minimum, yaitu inflasi ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi dengan indeks alfa. Pemerintah menentukan nilai alfa dalam rentang 0,5 hingga 0,9. Indeks alfa mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

Kemnaker menjelaskan bahwa kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2023. Pemerintah menilai formula tersebut mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan daya beli pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Selanjutnya, Dewan Pengupahan Daerah akan melakukan perhitungan kenaikan upah minimum berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah. Dewan tersebut kemudian menyampaikan hasil perhitungan sebagai rekomendasi resmi kepada gubernur.

PP Pengupahan juga mengatur kewenangan kepala daerah. Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Selain itu, gubernur juga wajib menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) serta dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

Khusus untuk tahun 2026, gubernur wajib menetapkan besaran kenaikan upah paling lambat pada 24 Desember 2025. Kemnaker berharap kebijakan pengupahan ini dapat menciptakan hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh daerah.

(VVR*)

Follow WhatsApp Channel inbrita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dua Perwira Polri Diduga Terlibat Kasus Makar Prabowo
22 WNI Diselamatkan dari Perekrutan Tentara Bayaran Rusia
Hari Anak Sedunia, UNICEF Soroti Hak dan Masa Depan Anak
OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Sumbar
UMP Jakarta 2027 Segera Ditetapkan, Berapa Kenaikannya?
DPR Sahkan UU Perampasan Aset Setelah 18 Tahun Tertunda
10 Orang Terkaya Indonesia 2026, Aset dan Investasi
Kecelakaan Bululawang, Dua Pengendara Motor Meninggal Dunia
Berita ini 58 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 18:00 WIB

Dua Perwira Polri Diduga Terlibat Kasus Makar Prabowo

Jumat, 20 November 2026 - 16:00 WIB

22 WNI Diselamatkan dari Perekrutan Tentara Bayaran Rusia

Jumat, 20 November 2026 - 11:00 WIB

Hari Anak Sedunia, UNICEF Soroti Hak dan Masa Depan Anak

Jumat, 20 November 2026 - 09:00 WIB

OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung di Sumbar

Jumat, 20 November 2026 - 08:00 WIB

UMP Jakarta 2027 Segera Ditetapkan, Berapa Kenaikannya?

Berita Terbaru

Hasselblad Teleconverter Kit menjadi aksesori tambahan Oppo Find X10 untuk memotret objek jarak jauh.(Foto : Liputan6.com/ M Yudha Pratama)

Teknologi

Oppo Hasselblad Teleconverter Kit Hadir, Zoom hingga 40 Kali

Sabtu, 21 Nov 2026 - 00:00 WIB

Disdukcapil bantu korban kebakaran Desa Gedang.

SUNGAI PENUH

Disdukcapil Sungai Penuh Pulihkan Dokumen Korban Kebakaran

Jumat, 20 Nov 2026 - 23:00 WIB

Bendera China dan AS menggambarkan persaingan teknologi di tengah pembatasan ekspor chip AI.(REUTERS/Florence Lo//File Photo)

Internasional

AS Izinkan China Borong 879.000 Chip AI Canggih

Jumat, 20 Nov 2026 - 22:00 WIB

Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo saat diwawancarai awak media soal pemecatan Mantan Karo SDM Polda Jambi Kombes Handoko, Jumat (20/11/2026)(Aryo Tondang)

Jambi

Kapolda Jambi Jatuhkan PTDH Dua Anggota Polres Kerinci

Jumat, 20 Nov 2026 - 21:00 WIB