Jakarta, iNBrita.com – Perjuangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP) terus berlanjut. Kali ini, pengurus AMP mendatangi Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menyampaikan aspirasi terkait masa depan para PPPK.
Pengurus AMP bertemu Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah. Dalam pertemuan tersebut, AMP membahas tindak lanjut hasil pertemuan sebelumnya dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
AMP Sampaikan Empat Tuntutan PPPK
Ketua Umum AMP Fadlun Abdillah membawa sejumlah data dan kajian yang disusun pihak aliansi. Data tersebut menjadi bahan penguatan kebijakan terkait empat tuntutan utama AMP.
Pertama, AMP meminta pemerintah mengangkat seluruh PPPK paruh waktu dari semua jabatan menjadi PPPK penuh waktu pada 2026. Tuntutan tersebut mencakup tenaga teknis, tenaga kesehatan, dan guru.
Kedua, AMP meminta pemerintah mengangkat seluruh PPPK dari berbagai jabatan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada 2027. AMP meminta pemerintah tidak membatasi pengangkatan tersebut berdasarkan usia.
Ketiga, AMP mendorong pemerintah memberikan kejelasan mengenai pengembangan karier bagi seluruh ASN yang berstatus PPPK pada 2026.
Keempat, AMP meminta pemerintah mengalihkan sumber pembiayaan gaji ASN PPPK. Selama ini, pemerintah daerah membiayai gaji PPPK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). AMP mengusulkan agar pembiayaan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
AMP Serahkan Data PPPK kepada DPR dan Istana
Fadlun mengatakan AMP sebelumnya telah menyerahkan data PPPK kepada DPR RI dan pihak Istana. Namun, dia mengakui data milik aliansi belum sevalid database yang dimiliki BKN.
“Kami juga menyampaikan bahwa Aliansi Merah Putih telah memberikan data seluruh PPPK kepada pihak DPR RI dan Istana, sekali pun data tersebut tidak sevalid database BKN,” kata Fadlun kepada JPNN, Jumat (11/9).
Menurut Fadlun, AMP menemui Kepala BKN untuk membantu memastikan ketersediaan data PPPK yang valid. AMP berharap BKN dapat menyerahkan data tersebut kepada pimpinan DPR RI sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan selanjutnya.
BKN Siapkan Data PPPK untuk DPR RI
Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah menjelaskan bahwa BKN memiliki database ASN yang lengkap dan aman. BKN juga menyusun data tersebut berdasarkan klasifikasi jabatan secara terperinci sesuai kebutuhan.
Zudan memastikan BKN dapat memberikan data tersebut kepada pimpinan DPR RI. Dia menyebut BKN akan segera menyerahkan data itu sebagai bagian dari koordinasi yang sedang berlangsung.
“Dalam waktu dekat datanya akan kami sampaikan kepada pimpinan DPR RI sebagai bagian dari tindak lanjut koordinasi yang sedang berjalan,” kata Prof. Zudan.
Kepala BKN Ingatkan ASN Jaga Kode Etik
Dalam pertemuan tersebut, Zudan juga mengingatkan seluruh ASN untuk selalu menjunjung tinggi kode etik dan menjaga nama baik institusi negara.
Dia menegaskan bahwa ASN memiliki peran penting sebagai perekat bangsa dan negara. Karena itu, ASN perlu mengedepankan dialog ketika menyampaikan aspirasi.
Zudan juga meminta ASN ikut menjaga ketenteraman masyarakat dan menjadi teladan yang baik. Dia berharap seluruh ASN tetap menjalankan tugas dengan mengutamakan kepentingan negara.
AMP Tegaskan Dukungan untuk Pemerintah
Sementara itu, Fadlun menegaskan komitmen AMP untuk mendukung pemerintah. Dia menyatakan organisasi tersebut siap membantu program pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam mewujudkan Astacita.
“AMP sebagai organisasi ASN PPPK lintas profesi siap mendukung program pemerintahan Prabowo Gibran untuk mewujudkan Astacita,” kata Fadlun Abdillah.
(VVR*)
