Jakarta, iNBrita.com – Indonesia kembali meraih kepercayaan komunitas internasional untuk memimpin agenda hak asasi manusia global. Pada 2026, Indonesia menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Pertemuan di Jenewa Tetapkan Indonesia
Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) menetapkan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Negara-negara anggota APG mengambil keputusan tersebut pada 8 Januari 2026 dalam organizational meeting pertama Dewan HAM PBB di Jenewa.
Diplomasi Terkoordinasi Antar Perwakilan
Indonesia meraih mandat melalui mekanisme pemilihan tingkat kawasan Asia-Pasifik. Kementerian Luar Negeri RI mengoordinasikan diplomasi dengan melibatkan seluruh Perwakilan RI di luar negeri serta melakukan pendekatan aktif kepada negara sahabat di Jakarta.
Dubes Sidharto Pimpin Presidensi
Indonesia menunjuk Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, untuk memimpin Dewan HAM PBB pada 2026. Sebelumnya, Sidharto pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
Indonesia Jalankan Kepemimpinan Inklusif
Sepanjang 2026, Indonesia memimpin seluruh sidang Dewan HAM PBB secara objektif, inklusif, dan berimbang, sesuai programme of work tahunan. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia menjalankan presidensi secara imparsial, transparan, dan konstruktif.
Indonesia Usung “A Presidency for All”
Indonesia mengusung tema “A Presidency for All” untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral.
Rekam Jejak Kuat Indonesia
Presidensi ini menjadi yang pertama bagi Indonesia sejak Dewan HAM PBB berdiri pada 2006. Hingga kini, Indonesia telah enam kali menjadi anggota, dua kali menjabat Wakil Presiden Dewan HAM PBB, serta memimpin Komisi HAM PBB pada 2005.
(Ven*)
