Jakarta, iNBrita.com – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah belum berencana menaikkan tarif BPJS Kesehatan pada 2026. Budi menyampaikan kepastian tersebut dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, Jumat (14/8/2026).
Budi meminta masyarakat tidak khawatir terhadap kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Ia menegaskan pemerintah pusat akan memberikan dukungan jika BPJS Kesehatan mengalami defisit.
“Belum ada rencana untuk menaikkan tarif BPJS, dan teman-teman enggak usah khawatir kalau BPJS-nya defisit, pasti pemerintah pusat akan support,” ujar Budi, dikutip dari Antara.
Pemerintah Siapkan Revitalisasi 441 RSUD
Selain mempertahankan tarif BPJS, pemerintah juga memperkuat layanan kesehatan di daerah melalui pembangunan dan revitalisasi rumah sakit umum daerah (RSUD).
Budi menjelaskan Kementerian Kesehatan telah berdiskusi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk menyiapkan anggaran pembangunan 441 RSUD. Pemerintah mengatur pembiayaan tersebut agar program pembangunan tidak membebani arus kas pemerintah dan tidak meningkatkan defisit APBN.
“Kita akan bangun rumah sakit-rumah sakit tersebut, sehingga seluruh kabupaten/kota nanti standar layanan rumah sakitnya sama,” kata Budi.
Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan seluruh kabupaten dan kota memiliki rumah sakit dengan standar pelayanan yang lebih merata. Dengan demikian, masyarakat di berbagai daerah dapat memperoleh layanan kesehatan dengan kualitas yang lebih setara.
Kemenkes Tekan Anggaran Alat Kesehatan
Di tengah efisiensi anggaran, Kementerian Kesehatan berhasil menghemat Rp10,25 triliun atau 52 persen dari anggaran alat kesehatan pada 2026.
Kementerian Kesehatan melakukan efisiensi tersebut dengan memusatkan pengadaan sejumlah peralatan medis. Pemerintah juga menggunakan strategi tersebut dalam pengadaan alat kesehatan yang berasal dari pinjaman Bank Dunia.
Salah satu alat yang masuk dalam program tersebut ialah cath lab atau laboratorium kateterisasi. Menurut Budi, sentralisasi pengadaan membantu pemerintah menekan biaya secara signifikan.
“Dari harga estimasi cath lab yang Rp19,39 triliun, karena kita sentralisasi pengadaannya, kita bisa menekan sampai Rp9 triliun,” tutur Budi.
Kebijakan tersebut memungkinkan pemerintah menghemat anggaran sekaligus tetap memperkuat fasilitas kesehatan. Pemerintah selanjutnya akan mengarahkan efisiensi belanja untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di berbagai daerah.
(eny)
