Jakarta, iNBrita.com – Presiden Prabowo Subianto akan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden (Wapres) untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Prabowo juga membuka peluang untuk berkonsultasi dengan partai-partai koalisi sebelum menentukan kedua nama tersebut.
Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra menyampaikan hal itu setelah mendampingi Prabowo bertemu dengan pimpinan MPR di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menjelaskan bahwa Undang-Undang MD3 memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengusulkan dua calon Wapres kepada MPR. Karena itu, Prabowo bebas menentukan langkah sebelum mengajukan kedua nama tersebut.
“Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau,” kata Yusril.
Ia menambahkan, Prabowo dapat meminta masukan dari berbagai pihak sebelum menentukan calon. Presiden juga bisa menggelar pembicaraan dengan partai-partai koalisi karena UU MD3 mengatur keterlibatan koalisi dalam proses tersebut.
“Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi,” ujarnya.
Meski demikian, Yusril belum mengetahui jadwal pertemuan Prabowo dengan partai koalisi. Ia hanya memastikan bahwa presiden telah menyampaikan keinginan untuk membahas penggantian Wapres bersama partai pendukung pemerintah.
“Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, ‘Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya’. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau,” tutur Yusril.
MPR Segera Proses Pengisian Jabatan Wapres
Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden kini kosong sejak Gibran menyampaikan pengunduran diri.
“Sejak Pak Gibran menyatakan mundur, kosong,” kata Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Muzani menegaskan bahwa MPR akan segera memproses pengisian jabatan Wapres. Ia juga menjelaskan bahwa UUD 1945 memberikan batas waktu maksimal 60 hari bagi MPR untuk menyelesaikan proses tersebut.
“MPR segera melakukan langkah-langkah secepatnya untuk mengisi jabatan itu, MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari,” pungkasnya.
(vvr*)
