Jakarta, iNBrita.com – Aturan pemberian uang pensiun kepada mantan Presiden dan Wakil Presiden kini menghadapi gugatan hukum.
Tiga warga negara membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 belum mengatur batasan pemberian hak pensiun secara jelas.
Gugatan tersebut tercatat dengan Nomor Perkara 428/PUU-XXIV/2026 pada 16 November 2026.
Ketiga pemohon terdiri dari I Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar.
Tiga Warga Gugat Aturan Pensiun Presiden
Para pemohon mempersoalkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978.
Pasal tersebut mengatur status pemberhentian dengan hormat bagi Presiden dan Wakil Presiden setelah mengakhiri masa jabatan.
Namun, para pemohon menilai aturan itu belum memberikan batasan yang tegas.
Mereka khawatir ketentuan tersebut tetap memberikan hak pensiun tanpa mempertimbangkan pelanggaran selama seseorang menjabat sebagai kepala negara.
Hak Pensiun Dinilai Bergantung pada Keputusan Politik
Para pemohon juga menyoroti besarnya pengaruh keputusan politik dalam menentukan status mantan Presiden dan Wakil Presiden.
Menurut mereka, aturan tersebut belum menetapkan ukuran objektif untuk menentukan pemberhentian dengan tidak hormat.
Akibatnya, keputusan mengenai hak pensiun berpotensi bergantung pada dinamika politik di MPR.
Padahal, negara menggunakan anggaran yang berasal dari pajak masyarakat untuk membayar pensiun tersebut.
Para pemohon menganggap kondisi ini dapat mengabaikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Mereka juga menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Pasal itu menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil.
Pemohon Minta Hak Pensiun Dibatasi
Dalam petitumnya, ketiga pemohon mengajukan usulan perubahan makna Pasal 6 ayat (1).
Mereka meminta MK memperjelas kondisi yang membuat mantan Presiden dan Wakil Presiden berhak menerima pensiun.
Menurut usulan tersebut, negara dapat memberikan status pemberhentian dengan hormat dalam beberapa kondisi.
Kondisi itu meliputi:
- Presiden atau Wakil Presiden meninggal dunia.
- Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Mengakhiri jabatan karena alasan lain yang tidak berkaitan dengan pelanggaran.
Dengan batasan tersebut, pemberian pensiun diharapkan memiliki dasar hukum yang lebih jelas.
Mantan Presiden yang Melanggar Bisa Kehilangan Pensiun
Sebaliknya, para pemohon meminta negara mencabut hak pensiun bagi mantan pemimpin yang terbukti melakukan pelanggaran serius.
Mereka mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat dalam beberapa kondisi.
Di antaranya melakukan perbuatan tercela dan melanggar sumpah atau janji jabatan.
Ketentuan itu juga mencakup tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan berencana dengan ancaman hukuman minimal dua tahun penjara.
Para pemohon ingin negara membedakan mantan pemimpin berdasarkan alasan pemberhentiannya.
Dengan demikian, seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran berat tidak otomatis memperoleh hak pensiun.
MK Akan Menentukan Nasib Aturan Pensiun
Kini, Mahkamah Konstitusi akan memeriksa permohonan uji materi tersebut.
Para hakim konstitusi nantinya akan mempertimbangkan argumentasi dan tuntutan ketiga pemohon.
Putusan MK akan menentukan arah aturan pensiun mantan Presiden dan Wakil Presiden.
Gugatan ini juga membuka kembali perdebatan mengenai keadilan penggunaan uang negara.
Masyarakat kini menantikan apakah MK akan mempertahankan ketentuan lama atau memberikan penafsiran baru terhadap aturan tersebut.
(*)









