Orasi Politik H. Syafi’i Rahman, Tokoh Masyarakat Pondok Tinggi, Dinilai Mengancam Demokrasi

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 9 November 2024 - 21:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_0

Oplus_0

INBRITA.COM, SUNGAI PENUH – Orasi politik H. Syafi’i Rahman, tokoh masyarakat dari Pondok Tinggi yang beredar di Medsos saat kampanye untuk calon Wali Kota Antos Lendra di Desa Karya Bakti Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, baru -baru ini telah memicu perhatian luas di kalangan masyarakat. Pernyataan dinilai terkesan arogan .

Dalam orasinya, H. Syafi’i Rahman dengan lantang menyatakan bahwa warga Pondok Tinggi wajib mendukung Antos Lendra, calon wali kota dengan nomor urut 3. Pernyataan ini menjadi sorotan adalah, “Jika merasa orang Pondok Tinggi, pilih Antos Lendra. Jika tidak, silakan pindah, karena ini harga mati.” Ujarnya.

Pernyataan ini memunculkan beragam reaksi dari publik.Namun, ada juga yang menilai bahwa pernyataan tersebut terlalu keras dan berpotensi memecah belah warga. Terutama bagi mereka yang memiliki pandangan politik berbeda.

Citra Darminto , S.IP,.M.MP,Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Jambi saat diminta tanggapan menyampaikan,tidak ada yang salah, ketika tim sukses berorasi/ mengajak masyarakat untuk memilih kandidatnya.

“Yang tidak boleh tentu mengajak untuk memilih, namun mengunakan dengan cara meng intimidasi atau mengancam masyarakat, misalkan kalau masyarakat tidak memilih salah satu calon, daerahnya tidak akan diperhatikan atau seorang PNS/ Honorer apabila tidak memilih salah satu calon akan di pindahkan misalkan, atau masyarakat di suruh pindah,tentu intimidasi atau ancaman seperti ini bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan prinsip pemilu maupun pilkada”, Ujarnya.

Citra Darminto menjelaskan Karna setiap masyarakat memilki Hak untuk menentukan sendiri pilihannya, tanpa paksaan dari siapapun. sesuai dengan prinsip pemilu Langsung,Umum, Bebas,dan Rahasia,jujur dan Adil. Intinya ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun dalam pilkada merupaka sebuah pelanggaaran dan tidak di perbolehkan dan bertentangan dengan Hukum maupun demokrasi di negeri kita.

Sementara Anggota Bawaslu Kota Sungai Penuh Devisi Pelanggaran dan penyelesaian Sengketa Iin Rudiansyah mengatakan dalam UU 10 Tahun 2016Pasal 182A ,Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Iin juga menjelaskan,bahwa dalam Pemilihan Umum tidak dibenarkan menggunakan ancaman , karena itu mengancam hak demokrasi seseorang untuk memilih .

Editor : Vendra

Follow WhatsApp Channel inbrita.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kabar Baik, 1.513 PPPK Sungai Penuh Segera Kontrak Baru
Seruan Penolakan Gubernur Jambi, Ini Batas Hukum Aksi
Wako Alfin Usulkan Prioritas Pembangunan ke Kemendagri
Wawako Azhar Buka Turnamen Domino ORADO Sungai Penuh
JUARA MAS Hadir, Urus Dokumen Kependudukan Makin Mudah
Bank Sampah Lindung Berseri Sulap Limbah Jadi Produk Bernilai
Kapolres Kerinci Ajak Pelajar SMAN 2 Jauhi Narkoba
Wako Alfin Dukung Kafilah Tampil Maksimal di MTQH ke-55 Jambi
Berita ini 1,121 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 04:00 WIB

Kabar Baik, 1.513 PPPK Sungai Penuh Segera Kontrak Baru

Rabu, 4 November 2026 - 20:00 WIB

Seruan Penolakan Gubernur Jambi, Ini Batas Hukum Aksi

Rabu, 4 November 2026 - 13:00 WIB

Wako Alfin Usulkan Prioritas Pembangunan ke Kemendagri

Selasa, 3 November 2026 - 23:00 WIB

Wawako Azhar Buka Turnamen Domino ORADO Sungai Penuh

Selasa, 3 November 2026 - 11:00 WIB

JUARA MAS Hadir, Urus Dokumen Kependudukan Makin Mudah

Berita Terbaru

DPR RI bersama pemerintah menyepakati peningkatan status PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027.

Nasional

PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Waktu, Bisa Ikut CPNS

Sabtu, 7 Nov 2026 - 13:00 WIB

Pemerintah menyepakati perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027. (Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com)

Nasional

PPPK Paruh Waktu Resmi Beralih Penuh Waktu 2027

Sabtu, 7 Nov 2026 - 11:00 WIB

Satelit Swift milik NASA diluncurkan pada 2004 untuk mengamati semburan sinar gamma di alam semesta.(NASA's Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab)

Teknologi

Satelit NASA Jatuh di Sumatra Utara, Ini Faktanya

Sabtu, 7 Nov 2026 - 06:00 WIB

Dok. Mahkamah Agung

Nasional

MA Loloskan 2.392 PNS Seleksi Calon Hakim 2026

Sabtu, 7 Nov 2026 - 05:00 WIB

Ilustrasi shower air dingin di kamar mandi.

Kesehatan

Mandi Air Dingin Ternyata Punya Manfaat bagi Kesehatan

Sabtu, 7 Nov 2026 - 04:00 WIB