Pemkot dan Kajari Gelar Pendampingan Hukum Inflasi Daerah

Kegiatan ini memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan di daerah. Selain itu, para pihak juga menjadikan forum ini sebagai momentum untuk menegaskan komitmen bersama dalam mengendalikan inflasi secara berkelanjutan.

Ke depan, pemerintah daerah bersama TPID akan memantau harga dan stok pangan secara harian. Di samping itu, TPID bersama Satgas Pangan akan melaksanakan rapat koordinasi secara rutin, terutama menjelang Hari Raya Iduladha. Kemudian, tim gabungan juga akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Tanjung Bajure untuk memastikan stabilitas harga di lapangan.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga menggerakkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau. Sementara itu, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi komoditas strategis seperti beras, jagung, dan bahan pangan lainnya guna menjaga ketersediaan pasokan.

Dalam sambutannya, Asisten II Nasran menegaskan bahwa pemerintah menempatkan pengendalian inflasi sebagai prioritas utama, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat.

“Inflasi bukan sekadar angka statistik, tetapi langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat, terutama harga kebutuhan pokok dan keberlanjutan pembangunan daerah,” ujarnya.

Oleh karena itu, Nasran menekankan bahwa pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus memperkuat sinergi agar seluruh langkah pengendalian inflasi berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Sungai Penuh menargetkan pengendalian inflasi daerah berjalan lebih efektif melalui pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menjaga stabilitas ekonomi dan terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(vvr)