Polres Kerinci Gelar Rakor Penertiban BBM Bersubsidi
Kerinci, iNBrita.com – Polres Kerinci menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral untuk menertibkan distribusi BBM bersubsidi guna mencegah penyimpangan sekaligus mengurai kemacetan di sekitar SPBU, Rabu (03/06/2026).
Kapolres Kerinci AKBP Ramadhanil memimpin langsung rakor tersebut, didampingi Wakapolres Kompol Gumuntar Aritonang dan Kabag Ops AKP Edi Maedi Siswoyo. Disperindag, manajemen SPBU, unsur TNI, serta jajaran terkait menghadiri undangan Polres Kerinci dan mengikuti kegiatan tersebut.
Dalam arahannya, Kapolres Kerinci menegaskan larangan praktik pelansiran BBM dan penggunaan tangki modifikasi. Ia meminta SPBU memperketat pengawasan barcode serta mencegah segala bentuk penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Kapolres juga meminta Disperindag segera menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang SOP pengisian BBM. Ia menegaskan Polres Kerinci akan menindak tegas setiap oknum, termasuk aparat, yang menyalahgunakan BBM bersubsidi.
Sementara itu, Wakapolres Kompol Gumuntar Aritonang menyoroti antrean panjang BBM yang memicu kemacetan serta dugaan penyalahgunaan Bio Solar oleh kendaraan yang tidak sesuai peruntukan, termasuk mobil mewah.
Ia menegaskan Polres Kerinci menerapkan pembatasan kuota BBM bersubsidi, yakni 30 liter untuk kendaraan roda empat dan 60 liter untuk kendaraan roda enam, serta memastikan penindakan tanpa pengecualian bagi pelanggar.
Polres Kerinci juga menertibkan praktik pungutan liar (pungli) parkir di sekitar SPBU yang memperburuk arus lalu lintas. Satuan Lalu Lintas Polres Kerinci menurunkan personel untuk mengatur lalu lintas dan memasang imbauan larangan parkir di titik rawan.
Rakor tersebut menghasilkan lima kesepakatan utama. Para peserta rakor menyepakati pendataan ulang UMKM penerima BBM bersubsidi, penolakan kendaraan modifikasi tangki di SPBU, pembentukan tim pengawas terpadu, penguatan koordinasi pengaturan lalu lintas, serta penyusunan Surat Edaran bersama terkait SOP pengisian BBM.
Polres Kerinci menutup rakor dalam keadaan aman dan kondusif. Seluruh pihak menegaskan komitmen untuk memperketat pengawasan agar distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan berjalan tertib di lapangan.
