Jakarta, iNBrita.com – Gelombang protes di Iran terus berlanjut meski pemerintah memperketat penindakan aparat secara masif. Aparat keamanan menewaskan semakin banyak korban, sementara pemadaman internet dan pemblokiran jaringan telepon menyulitkan pemantauan kondisi di lapangan.
Para jurnalis dan kelompok pembela hak asasi manusia (HAM) melaporkan perkembangan terbaru di Iran, termasuk jumlah korban dan pembatasan akses komunikasi. Aktivis Jerman-Iran, Daniela Sepheri, mengatakan kepada DW bahwa warga Iran menghadapi risiko besar saat turun ke jalan.
“Rezim berjuang mempertahankan kekuasaan, sementara rakyat Iran juga berjuang,” kata Sepheri.
Ia menilai situasi di lapangan sangat berbahaya, tetapi kondisi itu tidak mematahkan tekad para demonstran.
“Berdemonstrasi membawa risiko besar, tetapi orang-orang tetap turun ke jalan. Kami menerima laporan mengerikan tentang pembantaian,” ujarnya.
Menurut Sepheri, aparat keamanan secara langsung menyerang para pengunjuk rasa. Aparat bahkan berusaha masuk ke rumah sakit untuk menculik korban yang terluka.
Sepheri menambahkan bahwa pembatasan akses informasi membuat pihaknya kesulitan memverifikasi jumlah korban.
“Pemadaman internet menghambat proses verifikasi data. Namun, beberapa video masih bisa kami akses melalui Starlink. Media Iran di luar negeri terus memverifikasinya sepanjang hari,” jelasnya.
Sepheri memperkirakan aparat telah membunuh ribuan orang hanya dalam dua hingga tiga hari terakhir.
Ia menilai rezim menggunakan kekerasan karena tidak memiliki respons lain terhadap tuntutan rakyat.
“Selama puluhan tahun, rezim hanya merespons protes dengan kekerasan dan mengabaikan suara rakyat,” katanya.
Sepheri menyebut penindakan kali ini sebagai yang paling brutal sepanjang sejarah protes di Iran.
“Saya secara pribadi belum pernah menyaksikan kekerasan sebrutal ini sebelumnya,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan kondisi sosial Iran yang semakin timpang.
“Kesenjangan antara orang kaya dan miskin semakin lebar. Kelas menengah hampir hilang. Kaum elite terus memperkaya diri, sementara rakyat semakin miskin,” kata Sepheri.
Korban mencapai 544 jiwa
Kelompok aktivis mencatat sedikitnya 544 orang tewas akibat penindakan aparat terhadap protes nasional di Iran.
Lembaga HAM berbasis di Amerika Serikat, Human Rights Activists News Agency (HRANA), melaporkan lebih dari 10.600 aparat menahan warga selama gelombang protes.
Menurut HRANA, aparat menewaskan 496 demonstran dan 48 anggota pasukan keamanan. Lembaga itu memperkirakan jumlah korban akan terus bertambah.
HRANA menyusun data tersebut berdasarkan laporan yang telah diverifikasi silang oleh aktivis di dalam dan luar Iran. Hingga kini, pemerintah Iran belum mengumumkan data korban secara resmi.
Pemerintah puji aparat sebagai ‘martir’
Pemerintah Iran menetapkan tiga hari berkabung nasional bagi anggota pasukan keamanan yang tewas selama dua pekan protes. Televisi pemerintah melaporkan keputusan tersebut pada Minggu (11/01).
Otoritas Iran menyebut aksi protes sebagai “kerusuhan” dan memuji aparat yang tewas sebagai “martir.” Pemerintah menggambarkan situasi itu sebagai “perlawanan nasional Iran” terhadap Amerika Serikat dan Israel.
Pemerintah di Teheran juga menuduh rival geopolitik asing memicu dan mengintervensi gelombang protes di dalam negeri.
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengumumkan rencana menggelar pawai bertajuk “aksi perlawanan nasional” pada Senin (12/01).
Protes dinilai memiliki figur pemimpin
Jurnalis Iran sekaligus pemimpin redaksi Kayhan London, Nazenin Ansari, mengatakan kepada DW bahwa gelombang protes kali ini berbeda dari demonstrasi sebelumnya.
Ia menilai gerakan saat ini memiliki figur pemimpin yang jelas, yakni Reza Pahlavi, putra shah terakhir Iran yang hidup di pengasingan sejak Revolusi Iran 1979.
“Rakyat Iran telah melakukan protes sejak 2017 dengan gerakan yang bersifat sekuler dan tanpa narasi agama,” kata Ansari.
“Perbedaannya sekarang, gerakan ini memiliki pemimpin, yaitu Pangeran Reza Pahlavi,” lanjutnya.
Reza Pahlavi merupakan putra Mohammad Reza Pahlavi, shah terakhir Iran yang jatuh pada Revolusi Islam 1979.
Ansari membandingkan protes saat ini dengan demonstrasi besar pada 2017, 2019, serta gerakan “Perempuan, Kehidupan, Kebebasan” pada 2022 yang muncul setelah kematian Jina Mahsa Amini.
“Kehadiran figur pemimpin membuat protes kali ini semakin kuat,” ujarnya, seraya menyebut berbagai kelompok oposisi mulai bekerja sama.
Keputusan ada di tangan rakyat
Daniela Sepheri berharap rakyat Iran dapat menentukan masa depan negaranya sendiri.
“Saya berharap rakyat Iran membentuk masa depan negara mereka melalui pemilu bebas dan referendum,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa rakyat Iran harus menentukan masa depan sistem pemerintahan, termasuk kemungkinan kembalinya monarki.
“Sebagian orang menginginkan shah kembali, sebagian lainnya menolak. Banyak kelompok minoritas etnis tidak menginginkan kembalinya monarki,” ujarnya.
Sementara itu, Reza Pahlavi sebelumnya menyatakan keinginannya untuk kembali ke Iran dan terlibat dalam proses politik.
Iran memiliki keragaman etnis dan bahasa yang tinggi. Lebih dari 60 persen penduduknya berasal dari etnis Persia, sementara wilayah Kurdi dan Baluch kerap menjadi pusat gejolak dalam berbagai gelombang protes.
(Ven*)
