Pembaruan Data Bencana di Sumatera Barat
Padang, iNBrita.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merilis pembaruan data penanganan bencana pada Senin, 1 Desember 2025. Dalam pernyataannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan perkembangan terbaru kondisi wilayah terdampak. Ia menegaskan bahwa bencana ini menimbulkan kerusakan yang sangat besar, dengan estimasi kerugian daerah yang kini melampaui satu triliun rupiah. Selain itu, pemerintah memperbarui data dua kali sehari agar masyarakat memperoleh informasi yang lebih akurat dan terkini.
Upaya Penanganan dan Evakuasi Bencana Sumatra Barat
Sejak awal masa tanggap darurat, tim gabungan terus bekerja untuk membuka akses jalan, mengevakuasi korban akibat bencana, dan menyalurkan bantuan. Hingga saat ini, tercatat 132 warga meninggal dunia dan 118 orang masih dinyatakan hilang. Di sisi lain, petugas yang tersebar di 16 kabupaten terdampak berupaya mempercepat pemulihan akses serta mendorong kembali aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Kerusakan Permukiman dan Sektor Pertanian
Kerusakan terparah terjadi pada sektor permukiman. Lebih dari 33.000 rumah mengalami kerusakan berat maupun total. Selain itu, bencana juga melanda lahan pertanian seluas 16.000 hektar, membuat ribuan petani kehilangan sumber mata pencaharian. Oleh karena itu, pemerintah mempercepat pendataan kerugian dan memperluas distribusi bantuan agar kebutuhan dasar warga dapat segera terpenuhi.
Dampak pada Fasilitas Publik dan Infrastruktur
Tidak hanya permukiman, fasilitas publik turut mengalami kerusakan signifikan. Pemerintah mencatat kerusakan pada 99 sekolah, 12 fasilitas kesehatan, 72 rumah ibadah, serta 13 kantor pemerintahan. Kerusakan ini, tentu saja, menghambat aktivitas layanan masyarakat di berbagai sektor strategis. Selain itu, 72 jaringan irigasi rusak, sepuluh bendungan terdampak, dan satu talud mengalami kerusakan.Satu ruas jalan dan satu jembatan memutus akses sehingga lebih dari empat kilometer jalan tidak bisa dilalui. Namun, tim lapangan membuka kembali beberapa jalur yang sebelumnya terisolasi.
Untuk mempercepat penanganan, pemerintah telah menetapkan status tanggap darurat sejak 25 November 2025. Mahyeldi mengapresiasi dukungan pemerintah pusat, lembaga kemanusiaan, serta masyarakat yang terus berkontribusi. Ia menilai bahwa kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci percepatan pemulihan di Sumatera Barat.
