New York, iNBrita.com — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar pertemuan darurat di New York pada Senin (5/1/2026). Pertemuan ini berlangsung atas dorongan Venezuela menyusul serangan militer Amerika Serikat dan penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro.
Langkah tersebut menandai eskalasi serius dalam hubungan kedua negara dan memicu kekhawatiran luas di tingkat internasional.
Sekjen PBB Nilai Serangan AS Berbahaya
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menilai serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela sebagai tindakan berbahaya. Menurutnya, langkah militer tersebut berpotensi memperburuk konflik internasional dan mengancam stabilitas kawasan Amerika Latin.
Karena itu, Guterres mendorong semua pihak menahan diri dan mengutamakan penyelesaian melalui jalur diplomasi.
Venezuela Tuduh AS Lakukan Agresi Kriminal
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil secara resmi meminta Dewan Keamanan PBB segera bersidang. Ia secara tegas menuduh Amerika Serikat melakukan agresi kriminal terhadap kedaulatan negaranya.
“Pemerintah Amerika Serikat telah melakukan agresi kriminal terhadap Venezuela. Oleh karena itu, kami meminta Dewan Keamanan PBB, sebagai penjaga hukum internasional, untuk segera bertindak,” kata Gil.
Lebih lanjut, Gil menegaskan bahwa rakyat Venezuela tidak akan tunduk pada tekanan militer asing. “Tidak ada serangan pengecut yang mampu mengalahkan kekuatan rakyat kami. Pada akhirnya, kami akan keluar sebagai pemenang,” ujarnya.
Status Darurat Nasional Ditetapkan
Selain itu, pemerintah Venezuela menuduh Amerika Serikat menyerang fasilitas sipil dan militer di sejumlah negara bagian. Menyikapi situasi tersebut, pemerintah di Caracas menetapkan status darurat nasional.
Pada saat yang sama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi serangan berskala besar tersebut. Trump juga menyatakan bahwa pasukan Amerika Serikat telah menangkap Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya.
Kolombia, Rusia, dan China Dorong Rapat DK PBB
Tak hanya Venezuela, Kolombia juga meminta Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat. Permintaan Kolombia itu mendapat dukungan dari Rusia dan China.
Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB telah dua kali bersidang pada Oktober dan Desember 2025 untuk membahas meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela.
Venezuela Sebut AS Lakukan Perang Kolonial
Lebih jauh, Duta Besar Venezuela untuk PBB Samuel Moncada menuduh Amerika Serikat melancarkan perang kolonial. Ia menilai Washington berupaya menghancurkan pemerintahan republik Venezuela yang dipilih secara demokratis.
Menurut Moncada, Amerika Serikat ingin memaksakan pemerintahan boneka demi menguasai sumber daya alam Venezuela, termasuk cadangan minyak terbesar di dunia.
Moncada juga menegaskan bahwa Amerika Serikat telah melanggar Piagam PBB. Piagam tersebut secara tegas melarang ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara lain.
AS Perkuat Kehadiran Militer dan Blokade Laut
Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintahan Trump secara aktif menargetkan kapal-kapal yang dituduh terlibat perdagangan narkoba di perairan Venezuela dan pesisir Pasifik Amerika Latin.
Selain itu, Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di kawasan tersebut dan memberlakukan blokade terhadap kapal-kapal yang terkena sanksi. Bahkan, pasukan AS mencegat dua kapal tanker yang mengangkut minyak mentah Venezuela.
AS Klaim Bertindak untuk Bela Diri
Sebagai pembenaran, Amerika Serikat merujuk pada Pasal 51 Piagam PBB. Pasal ini mengizinkan negara melakukan pembelaan diri atas serangan bersenjata, dengan kewajiban segera melaporkan tindakannya kepada Dewan Keamanan PBB.
Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Mike Waltz menegaskan bahwa Washington tidak berniat melakukan perubahan rezim.
“Ini bukan perubahan rezim. Ini adalah keadilan. Maduro adalah diktator tidak sah yang memimpin organisasi teror narkoba dan bertanggung jawab atas pembunuhan warga Amerika,” tulis Waltz di platform X.
Penangkapan Maduro Jadi Puncak Ketegangan
Sebagai informasi, pasukan Amerika Serikat menangkap Nicolas Maduro pada Sabtu (3/1) dini hari. Penangkapan ini menjadi puncak ketegangan panjang antara Presiden Donald Trump dan Maduro, yang selama ini dituduh Washington mendukung kartel narkoba internasional.
(Ven*)
