Jakarta, iNBrita.com — Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana menguasai Greenland. Ia menilai wilayah otonom milik Denmark itu sangat penting bagi keamanan nasional Amerika Serikat.
Menanggapi rencana tersebut, negara-negara anggota NATO langsung mengerahkan pasukan ke Greenland. Pada Rabu (14/1), Prancis, Swedia, Jerman, dan Norwegia mengumumkan pengiriman personel militer ke ibu kota Greenland, Nuuk, untuk menjalankan misi pengintaian.
Wakil Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, menyatakan bahwa kehadiran pasukan NATO akan meningkat dalam beberapa hari ke depan. Ia memperkirakan akan ada lebih banyak penerbangan dan kapal militer yang masuk ke wilayah tersebut.
“Pasukan NATO akan lebih banyak hadir mulai hari ini dan beberapa hari mendatang. Mereka akan melakukan latihan,” kata Egede dalam konferensi pers.
Belanda Ikut Kirim Pasukan
Belanda turut mengirim pasukan militernya ke Greenland bersama negara-negara NATO lainnya. Pemerintah Belanda menyampaikan keputusan itu setelah Prancis, Swedia, Jerman, dan Norwegia lebih dulu mengumumkan misi pengintaian ke Nuuk.
Menteri Pertahanan Belanda, Rubens Brekelmans, menegaskan bahwa kawasan Arktik memiliki nilai strategis penting bagi NATO.
“Keamanan wilayah Arktik, termasuk Greenland, sangat penting bagi seluruh anggota NATO,” ujar Brekelmans dalam pernyataan resminya, Kamis (15/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa Belanda berpartisipasi dalam pengintaian bersama sebagai bagian dari latihan militer di kawasan Arktik. Pemerintah Belanda mengirim satu perwira Angkatan Laut ke Greenland untuk mendukung misi tersebut.
Brekelmans menambahkan bahwa pengiriman pasukan Eropa dilakukan setelah pejabat Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland gagal menyelesaikan perbedaan pandangan mendasar dalam pertemuan di Washington.
AS Tetap pada Rencana Akuisisi
Pemerintah Amerika Serikat menegaskan bahwa pengerahan pasukan NATO tidak mengubah rencana Presiden Trump untuk menguasai Greenland.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyatakan bahwa kehadiran militer Eropa tidak memengaruhi keputusan Presiden AS.
“Saya tidak melihat pasukan di Eropa memengaruhi proses pengambilan keputusan presiden atau tujuannya untuk mengakuisisi Greenland,” kata Leavitt, Jumat (16/1/2026).
Leavitt menyampaikan pernyataan tersebut setelah pertemuan antara Wakil Presiden JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menlu Denmark Lars Løkke Rasmussen, dan Menlu Greenland Vivian Motzfeldt di Gedung Kantor Eksekutif Eisenhower pada Rabu (14/1).
Ia menyebut pertemuan itu berjalan produktif. Kedua pihak sepakat membentuk kelompok kerja untuk membahas secara teknis rencana akuisisi Greenland. Kelompok tersebut akan menggelar pertemuan setiap dua hingga tiga minggu.
Gedung Putih juga menegaskan bahwa Trump menjadikan akuisisi Greenland sebagai prioritas keamanan nasional.
“Presiden ingin Amerika Serikat mengakuisisi Greenland karena ia percaya langkah itu paling baik bagi keamanan nasional,” kata Leavitt.
Denmark Tegas Menolak
Pemerintah Denmark secara terbuka menolak rencana Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, menegaskan bahwa AS tidak memiliki hak untuk menguasai Greenland.
“Ini tidak mungkin terjadi. Denmark dan Greenland sama-sama menolaknya. Rencana ini melanggar hukum internasional dan kedaulatan negara,” ujar Rasmussen, Jumat (16/1/2026).
Pernyataan tersebut menjadi respons langsung atas sikap Gedung Putih yang tetap mempertahankan rencana akuisisi Greenland meski NATO telah mengerahkan pasukan ke wilayah itu.
(Ven*)
