Pemprov Jambi Dukung Penuh Program MBG
Jambi, iNBrita.com — Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang Badan Gizi Nasional (BGN) gagas. Gubernur Jambi menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Konsolidasi Pelaksanaan MBG di BW Luxury Hotel pada Sabtu (2/5/2026), yang juga dihadiri Wakil Kepala BGN Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya, Sekda Provinsi Jambi Sudirman, serta para pemangku kepentingan kabupaten/kota.
Gubernur Jambi Al Haris menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG di Jambi terus berkembang secara signifikan. Hingga kini, pemerintah telah membentuk 205 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang terdiri dari 173 unit yang sudah beroperasi dan 32 unit yang siap beroperasi. Selain itu, petugas masih memproses 302 SPPG lainnya melalui tahap persiapan dan survei lapangan.
Sasaran Program: Kelompok Rentan dan Gizi Buruk
Lebih lanjut, pemerintah menyalurkan program ini kepada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui yang mengalami kekurangan gizi. Namun demikian, program ini juga memberikan dampak luas pada peningkatan ekonomi masyarakat.
Al Haris menjelaskan bahwa program MBG menciptakan pasar yang lebih pasti bagi petani dan peternak lokal. Dengan demikian, masyarakat kini menyerap lebih banyak hasil pertanian dan peternakan di dalam daerah dibandingkan sebelumnya yang banyak dikirim ke luar Jambi.
Selain itu, ia menekankan bahwa pemerintah perlu meningkatkan produksi pangan, terutama beras. Saat ini, Jambi baru memenuhi sekitar 71 persen kebutuhan beras secara mandiri, meskipun daerah ini sudah mampu memenuhi kebutuhan telur ayam secara lokal.
446 Ribu Penerima Manfaat Terlibat
Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya memaparkan bahwa program MBG di Jambi menjangkau sekitar 446 ribu penerima manfaat. Ia juga menyebutkan bahwa program ini melibatkan 545 pemasok dalam rantai pasok pangan lokal.
Setiap hari, pemerintah menggerakkan anggaran sekitar Rp7,2 miliar di seluruh kabupaten/kota di Jambi. Dana ini mengalir untuk membayar honor tenaga kerja dan relawan, membiayai operasional, serta membeli bahan pangan lokal seperti beras, ayam, telur, sayur, dan buah.
Dengan demikian, dana tersebut langsung mengalir ke masyarakat di tingkat bawah. Akibatnya, petani, peternak, dan pedagang lokal memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari program ini.
Namun demikian, Sony menegaskan bahwa pemerintah harus memperketat pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dalam rantai pasok, termasuk praktik pengadaan yang tidak sesuai aturan. Oleh sebab itu, ia meminta Satgas MBG di kabupaten/kota memastikan SPPG menyerap produk lokal secara optimal.
Prioritas Tetap Kelompok 1.000 HPK
Selain itu, ia menegaskan bahwa pemerintah memprioritaskan kelompok 1.000 hari pertama kehidupan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Setelah itu, pemerintah memperluas cakupan program kepada peserta didik secara bertahap.
Untuk meningkatkan kualitas layanan, BGN menerapkan sistem evaluasi berbasis aplikasi mulai pekan depan. Melalui sistem ini, penerima manfaat memberikan penilaian terhadap kualitas makanan, ketepatan waktu distribusi, rasa, dan kesesuaian SOP.
Di samping itu, sistem ini membantu pemerintah mencegah terjadinya pelanggaran standar operasional. Karena itu, BGN memperkuat pengawasan agar pelaksanaan program tetap sesuai aturan.
Pemprov Jambi Dorong Penguatan Rantai Pangan
Sementara itu, Sekda Provinsi Jambi Sudirman menyampaikan bahwa rapat konsolidasi ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja. Dengan demikian, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan meningkatkan koordinasi di lapangan.
Akhirnya, Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan kembali dukungan penuh terhadap keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, pemerintah daerah juga mengembangkan rantai pasok melalui berbagai inovasi seperti urban farming, kebun atap, taman vertikal, dan pengembangan desa tematik untuk menjaga ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan.
(eny)
