Jambi, iNBrita.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi masih menunggu petunjuk teknis (juknis) tertulis dari pemerintah pusat mengenai peluang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh waktu mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2027.
Kebijakan terbaru DPR RI tersebut membuka kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi CPNS. Namun, setiap peserta tetap harus melewati seluruh tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.
PPPK Harus Lulus Tes untuk Menjadi PNS
Pemerintah tidak langsung mengubah status PPPK menjadi PNS. Setiap pegawai harus mengikuti dan lulus tes CPNS terlebih dahulu.
Kebijakan ini juga memberikan kepastian bagi PPPK yang ingin mengikuti seleksi. Jika peserta tidak lolos, mereka tetap dapat bekerja dengan status PPPK tanpa harus mengundurkan diri.
PPPK Paruh Waktu Direncanakan Menjadi Penuh Waktu
Selain membuka peluang seleksi CPNS, pemerintah juga merencanakan pengangkatan seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Rencana tersebut mencakup berbagai sektor pekerjaan, seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pemadam kebakaran, serta tenaga teknis lainnya.
Pemprov Jambi Masih Menunggu Aturan Tertulis
Gubernur Jambi Al Haris menjelaskan bahwa Pemprov Jambi belum menerima dokumen resmi yang mengatur teknis pelaksanaan kebijakan tersebut.
Menurutnya, informasi yang beredar saat ini baru berasal dari siaran pers DPR RI. Karena itu, pemerintah daerah belum bisa memastikan mekanisme penerapan aturan tersebut di lapangan.
“Kami masih menunggu petunjuk teknis tetap tertulis. Yang baru kami terima sifatnya baru siaran pers dari DPR. Kami belum menerima dokumen resmi mengenai seperti apa pola pelaksanaannya,” kata Al Haris, Selasa (10/11/2026).
Al Haris menegaskan bahwa Pemprov Jambi akan segera menyampaikan informasi kepada masyarakat setelah menerima aturan tertulis dari pemerintah pusat.
Pemerintah daerah juga akan memaparkan rincian kebijakan tersebut kepada media agar para pegawai memahami persyaratan dan mekanisme pelaksanaannya.
“Nanti kalau sudah ada dokumen resminya, akan segera kita buka dan sampaikan kepada media,” katanya.
DPRD Jambi Sambut Positif Kebijakan Baru
Di sisi lain, DPRD Provinsi Jambi juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Lembaga legislatif daerah tersebut belum menerima dokumen resmi yang menjelaskan pelaksanaan kebijakan dari DPR RI.
Meski demikian, DPRD Jambi menyambut positif kabar tersebut. Kebijakan ini dinilai membawa harapan baru bagi PPPK penuh waktu maupun paruh waktu yang selama ini menantikan kepastian status kepegawaian.
“Kami masih menunggu juga, saya kira ini kabar baik, untuk teman-teman PPPK penuh waktu dan paruh waktu soal kepastian status,” katanya.
(vvr*)
