Oleh: Rizal Djalil
Dana Transfer Daerah Dipangkas
Pemerintah berencana menurunkan Dana Transfer Daerah (TKD) tahun 2026 menjadi Rp 650 triliun. Angka ini berarti lebih rendah Rp 269,9 triliun atau 29,34 persen dibandingkan dengan tahun 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun.
Menteri Keuangan menyampaikan rencana itu dalam rapat bersama DPR RI pada 21 Agustus 2025. Usulan ini masih dalam pembahasan dan membutuhkan persetujuan DPR.
Daerah Masih Bergantung pada Pusat
Sebagian besar daerah di Indonesia bergantung pada transfer pusat. Dari 552 daerah, sebanyak 493 daerah memiliki keterbatasan fiskal. Sebaliknya, hanya DKI Jakarta yang mampu bertahan dengan PAD 2024 mencapai Rp 50,67 triliun.
Kondisi ini menimbulkan masalah. Misalnya, Gubernur Maluku Utara menegaskan bahwa seluruh Dana Alokasi Umum (DAU) habis untuk membayar gaji pegawai.
Pajak Daerah Melonjak dan Rakyat Melawan
Karena dana berkurang, pemerintah daerah memilih menaikkan pajak. Pati menaikkan PBB hingga 250%, Bone sebesar 300%, Semarang mencapai 400%, dan Cirebon bahkan 1000%.
Namun, kebijakan itu menimbulkan perlawanan. Demonstrasi besar muncul di berbagai daerah. Di Pati, warga tidak hanya menolak kenaikan pajak, tetapi juga menuntut bupati mundur. Akibatnya, stabilitas politik di tingkat lokal ikut terguncang.
Alasan Pemerintah Pusat
Pemerintah menjelaskan bahwa penurunan TKD terjadi karena adanya pergeseran dana ke program prioritas pusat. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggarannya naik dari Rp 171 triliun pada 2025 menjadi Rp 335 triliun pada 2026.
Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar, sebab hingga Juni 2025, realisasi MBG baru sekitar Rp 5 triliun.
Beban Utang Meningkat
Selain masalah TKD, Indonesia menghadapi beban utang yang semakin berat. Pada Desember 2024, total utang mencapai Rp 10.269 triliun. Angka itu naik tiga kali lipat sejak awal pemerintahan Jokowi. Bahkan, pada 2026 pemerintah masih berencana menambah utang baru sebesar Rp 781,87 triliun.
Jika tren ini berlanjut, Indonesia bisa terjebak dalam krisis utang seperti Sri Lanka.
Jalan Keluar dan Contoh dari Vietnam
Saya menilai DPR harus menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengoreksi usulan pemerintah. TKD tidak boleh dipotong drastis karena dapat mengganggu pelayanan publik. Selain itu, pemerintah sebaiknya lebih transparan, efisien, serta mendorong optimalisasi BUMD agar PAD meningkat.
Vietnam bisa menjadi contoh. Pada semester I 2025, ekonomi Vietnam tumbuh 7,52% dan investasi asing naik 9,4%. Bahkan, pemerintahnya meningkatkan dana transfer ke daerah sebesar 13%. Transparansi, kepastian hukum, dan birokrasi sederhana membuat Vietnam lebih stabil dan menarik investasi.
Kesimpulan
Penurunan Dana Transfer Daerah memang bagian dari strategi fiskal. Akan tetapi, kebijakan ini mengandung risiko besar. Jika salah kelola, kebijakan tersebut bisa memicu gejolak sosial dan menggoyang stabilitas politik nasional. (*)
