Ankara, iNBrita.com — Sebuah foto menampilkan Duta Besar Amerika Serikat (AS) Tom Barrack duduk sendirian di kursi tengah saat bertemu Menteri Pertahanan Turki Yasar Guler. Susunan tempat duduk tersebut memicu kehebohan karena pertemuan berlangsung di kantor Kementerian Pertahanan Turki di Ankara.
Susunan Tempat Duduk Picu Kritik Publik
Sejumlah pihak melontarkan kritik terhadap foto itu. Mereka menilai Barrack bersikap layaknya “gubernur kolonial” dan mempertanyakan protokol pertemuan yang menempatkan Duta Besar AS pada posisi paling dominan.
Barrack, yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden AS Donald Trump untuk Suriah, menemui Guler di Ankara pada Jumat (16/1).
Barrack Duduk di Tengah, Pejabat Turki di Samping
Dalam foto yang Kementerian Pertahanan Turki unggah, Barrack duduk sendiri di kursi tengah. Di sisi kanan dan kirinya, Guler duduk bersama jajaran komandan senior Turki, termasuk Kepala Staf Militer.
Foto tersebut segera menyebar luas di media sosial dan memicu gelombang kritik. Banyak warganet menafsirkan posisi duduk itu sebagai simbol dominasi Duta Besar AS yang menempatkan pejabat Turki seolah berada di posisi bawahan.
Politikus Oposisi Sebut Sikap Kolonial
Anggota parlemen Turki dari Partai IYI, Luftu Turkkan, menyampaikan kritik keras melalui media sosial X. Ia mempertanyakan status Barrack dan menyebutnya bertindak seperti gubernur kolonial.
“Tidak ada satu pun pihak yang berhak menggambarkan Turki dalam kondisi tidak berdaya seperti itu,” tegas Turkkan.
Kemenhan Turki Bela Protokol
Pejabat Kementerian Pertahanan Turki membela pengaturan tempat duduk tersebut. Mereka menyatakan bahwa protokol itu tidak dikhususkan untuk Barrack dan telah berlaku bagi sejumlah tamu lain yang berkunjung ke kantor kementerian.
Namun, para pengkritik tetap menolak pembelaan tersebut. Mereka menegaskan bahwa protokol negara bersifat baku dan mengikuti konvensi nasional yang telah ditetapkan.
Mantan Dubes hingga Tokoh AKP Ikut Mengkritik
Wakil Ketua Partai CHP sekaligus mantan Duta Besar Turki untuk AS, Namik Tan, menilai petugas protokol seharusnya memahami dan menerapkan konvensi negara secara profesional.
“Kecuali mereka yang menangani protokol memang tidak memiliki keahlian, seharusnya mereka memahami aturan yang sudah ditetapkan negara,” ujar Tan.
Kritik juga datang dari internal Partai AKP, partai yang didirikan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Mantan Ketua Parlemen Turki sekaligus pendiri AKP, Bulent Arinc, menyebut kejadian ini sebagai kesalahan protokol yang sulit dibenarkan.
Arinc menegaskan bahwa meskipun Presiden Trump memberi Barrack tugas khusus, status Barrack tetap sebagai Duta Besar AS dengan kedudukan setara dengan utusan asing lainnya.
“Seorang Duta Besar tidak pantas terlihat memimpin pertemuan dengan Menteri Pertahanan dan para pimpinan militer. Situasi itu tidak sesuai dengan protokol negara,” ujar Arinc.
Ia juga meminta pemerintah segera meninjau ulang praktik tersebut jika hal serupa telah menjadi kebiasaan.
(Ven*)
