Home / Daerah / SUNGAI PENUH

Selasa, 15 Oktober 2024 - 19:17 WIB

Kabid Pemdes Cs Terbukti Langgar Netralitas ASN

Kabid Pemdes Cs Terbukti Langgar Netralitas ASN Bawaslu Rekomendasikan ke KSN Tidak Ditemukan Unsur Pelanggaran Pidana Pemilu

SUNGAIPENUH – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sungai Penuh telah selesai memproses pelanggaran netralitas 4 Pejabat OPD Kota Sungai Penuh yang vidionya viral dimedia sosial.

“Sudah kita proses. Ada 4 orang pejabat dan itu sudah kita rekomendasikan ke KSN,” ujar Iin Rudiansyah anggota Bawaslu Kota Sungai Penuh.

Dia mengakui 4 pejabat ASN itu terbukti membentuk, mengarahkan dan mengikuti rapat pembentukan Korcam dan kordes untuk pemenangan Paslon Incumbent Ahmadi Zubir – Ferry Satria.

Empat pejabat itu masing – masing, Kabid Pemdes Dedi Gusrizal, Kepsek SMP Negeri 1 Sungai Penuh Gopy S.Pd, Kasi di kecamatan Pesisir Bukit dan Tanah Kampung.

Baca juga :   Walikota Ahmadi Hadiri Pertemuan Kades 4 Kabupaten dan Kota Di Sungai Penuh

Dari hasil penyelidikan tidak ditemukan adanya unsur pidana sesuai dengan undang undang Pilkada yang dirangkum dalam undang – undang
Nomor 1 tahun 2015, nomor 8 tahun 2015, nomor 10 tahun 2016, Perpu nomor 2 tahun 2020, tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang.

Pada Pasal 71 ayat (1) berbunyi Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara,
anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah
dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Baca juga :   PWI Provinsi Jambi Berikan Penghargaan untuk Kepala Divisi Humas PT KMH

Dan Pasal 188 ayat 1 setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

“Dalam vidio itu suaranya samar – samar dan rapatnya untuk pembentukan Korcam dan Kordes. Dari vidio itu tidak ditemukan adanya pelanggaran pidana dan hanya pelanggaran administrasi,” ujarnya

“Hasil dari rekomendasi kita kita teruskan ke KSN,” ujarnya(*)

Berita ini 75 kali dibaca

Share :

Baca Juga

Daerah

Wako Ahmadi Hadiri Halal Bi Halal dan Milad Ke-15 PD – BKMT Kota Sungai Penuh

Daerah

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kantor Imigrasi Kerinci Tuai Polemik

Daerah

PR Besar PJs Walikota dan Kabag UKPBJ: Tuntaskan Percepatan Pembangunan di Kota Sungai Penuh

Daerah

Sukses Tangani Stunting, Kota Sungai Penuh Terendah di Provinsi Jambi & Peringkat 2 Nasional

Daerah

SAH Sukses Sosialisasikan Germas di Jambi Kepuasan Masyarakat Meningkat

Daerah

Kota Sungai Penuh Tuan Rumah Rakor Forkopimda Se- Provinsi Jambi

Daerah

Gubernur akan Lepas Keberangkatan Porwanas PWI Jambi

Daerah

Konvoi Antos – Lendra Damai Penuh Riang Gembira