Jakarta, iNBrita.com – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan kebijakan baru untuk mempercepat hadirnya layanan internet murah dan memperluas cakupan 5G di Indonesia.
Meski 5G sudah meluncur sejak pertengahan 2021, jaringannya masih mencakup kurang dari 10% wilayah. Untuk mendorong percepatan, Komdigi berencana membuka lelang frekuensi 2,6 GHz.
Direktur Kebijakan dan Strategi Infrastruktur Digital Komdigi, Denny Setiawan, menyatakan pihaknya sedang merampungkan persiapan agar lelang bisa digelar tahun ini.
“Kami mengupayakan persiapan selesai dalam tahun ini. Mudah-mudahan awal tahun depan sudah bisa rilis,” ujar Denny kepada CNBC Indonesia.
Pemerintah menilai layanan 5G membutuhkan lebar pita minimal 100 MHz agar optimal. Saat ini belum ada operator yang memegang spektrum khusus 5G karena frekuensi masih terbagi dengan 4G yang masih dominan.
Sebelumnya, Komdigi telah membuka konsultasi publik terkait pemanfaatan frekuensi 2,6 GHz. Pita mid-band itu memiliki kapasitas tinggi dengan total bandwidth 190 MHz. Selain itu, frekuensi 2,6 GHz berteknologi Time Division Duplex (TDD) memiliki ekosistem perangkat 4G dan 5G terbesar kedua di dunia.
Terkait insentif bagi operator, Denny menegaskan pemerintah sedang mengusulkannya kepada Kementerian Keuangan dan BPKP. Ia menyebut insentif kemungkinan diberikan melalui harga lelang yang tidak terlalu mahal, namun operator tetap wajib memenuhi komitmen pembangunan jaringan.
Sinyal pertama soal rencana lelang 2,6 GHz sebelumnya disampaikan Menkomdigi Meutya Hafid.
“Mudah-mudahan akhir tahun ini kita bisa mulai lelang 2,6 GHz untuk pembangunan 5G,” kata Meutya dalam acara FEKDI x IFSE 2025 di Jakarta Pusat, dikutip dari Antara.
Meutya menambahkan bahwa meski seleksi frekuensi digelar tahun ini, prosesnya kemungkinan selesai tahun depan. Setelah itu, pembangunan jaringan 5G melalui frekuensi 2,6 GHz dapat segera berjalan.
“Kalau lancar, lelang selesai tahun depan dan pembangunan jaringannya mulai dirasakan pada tahun yang sama,” ujarnya.
(VVR*)
