Jakarta, iNBrita.com — Pemerintah berpotensi menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai 1 April 2026 pukul 00.00 WIB. Masyarakat perlu bersiap dan menunggu pengumuman resmi pada awal April.
Seperti biasanya, pemerintah menetapkan harga BBM setiap tanggal 1. Karena itu, masyarakat bisa rutin memantau perubahan harga setiap awal bulan. Untuk mengetahui harga terbaru di tiap daerah, masyarakat dapat mengecek langsung melalui laman resmi Pertamina.
Pantau Harga Secara Berkala
Masyarakat disarankan aktif memantau informasi resmi agar tidak tertinggal pembaruan. Langkah ini penting, terutama bagi pengguna BBM harian.
Dinamika Global Tekan Harga Minyak
Hingga saat ini, pemerintah belum memastikan apakah harga BBM akan naik atau turun. Ketidakpastian ini terjadi karena harga minyak dunia terus berubah.
Konflik di Timur Tengah menjadi salah satu pemicu utama. Ketegangan tersebut membuat Selat Hormuz sebagai jalur vital perdagangan minyak berada dalam kondisi rawan.
Kondisi ini mendorong kenaikan harga minyak global dalam beberapa waktu terakhir. Dampaknya, pemerintah harus mempertimbangkan ulang kebijakan harga BBM di dalam negeri.
Acuan Resmi Penetapan Harga
Selain faktor global, pemerintah juga mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022. Pemerintah menghitung harga BBM berdasarkan harga acuan, nilai tukar rupiah, dan komponen pajak.
Rincian Kenaikan BBM Non-Subsidi
Pada periode Februari ke Maret 2026, pemerintah sudah menaikkan beberapa harga BBM non-subsidi.
. Pertamax naik dari Rp11.800 menjadi Rp12.300 per liter.
. Pertamax Green (RON 95) naik dari Rp12.450 menjadi Rp12.900.
. Pertamax Turbo naik dari Rp12.700 menjadi Rp13.100 per liter.
Harga solar non-subsidi juga ikut naik. Dexlite meningkat dari Rp13.250 menjadi Rp14.200 per liter. Pertamina Dex naik dari Rp13.500 menjadi Rp14.500 per liter.
BBM Subsidi Masih Ditahan
Sementara itu, pemerintah masih menahan harga BBM bersubsidi. Pertalite tetap di Rp10.000 per liter dan Solar di Rp6.800 per liter.
Analisis Ekonom: Kenaikan Wajar
Ekonom Universitas Airlangga, Wisnu Wibowo, menilai kenaikan harga BBM non-subsidi sebagai hal yang wajar. Ia menyebut mekanisme harga mengikuti pasar internasional.
Menurutnya, kenaikan masih tergolong moderat, yaitu sekitar 5 hingga 10 persen.
Peran MOPS dan Mekanisme Pasar
Pemerintah menggunakan acuan Mean of Platts Singapore (MOPS) dan Argus untuk menentukan harga. Kedua indikator ini mencerminkan kondisi pasar global.
Selain itu, badan usaha juga berwenang menetapkan harga eceran BBM non-subsidi, dengan tetap melaporkan kepada pemerintah.
Tekanan terhadap APBN
Kenaikan harga minyak dunia memberi tekanan pada anggaran negara. Setiap kenaikan 1 dolar AS berpotensi menambah beban APBN hingga Rp6,7 triliun.
Strategi Pemerintah Tahan Subsidi
Meski menghadapi tekanan, pemerintah tidak akan terburu-buru menaikkan harga BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut menjadi opsi terakhir.
Perbandingan Harga di Asia Tenggara
Beberapa negara Asia Tenggara sudah menaikkan harga BBM sejak Februari 2026. Thailand dan Vietnam mengikuti mekanisme pasar sehingga mengalami kenaikan tajam.
Malaysia masih mampu menahan harga karena subsidi besar. Sementara itu, Singapura mencatat harga tertinggi karena tidak memberi subsidi dan menerapkan pajak tinggi.
Indonesia Relatif Stabil
Kondisi ini menunjukkan Indonesia masih relatif stabil. Pemerintah tetap menjaga harga BBM bersubsidi untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.
(VVR*)
